“Harusnya dimasa jabatan akhir Bupati (Budi Utomo) ini harus dirubah, bahkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung langkah Kejari untuk memproses hal tersebut dan diminta segera serta tidak mengambang” imbuh Rahmat.
Bupati Lampung Utara belum memberikan tanggapan atas hal tersebut dan sidang paripurna dilanjutkan dengan pada Jum’at (22/06) besok dengan agenda pembahasan lebih lanjut.
Dalam pantauan newspatroli rapat paripurna penyampaian pertanggung jawaban Bupati Lampura atas pelaksanaan APBD 2022 itu hanya dihadiri oleh sebagian anggota DPRD dan sempat diskor selama 15 menit dan tetap dilanjutkan walaupun tidak kourom berdasarkan kesepakatan anggota dewan yang hadir.
Sempat terjadi keributan dalam paripurna tersebut antara dua anggota DPRD Lampura pada akhir sidang paripurna dan belum bisa diketahui secara rinci permasalahan tersebut.
(Heri/**)
