Bupati perempuan pertama ini menambahkan, promosi jabatan adalah salah satu upaya untuk mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi dengan cara pemenuhan jabatan yang lowong kami mengingatkan kepada seluruh pemangku jabatan yang baru dari jabatan itu sendiri yang mencerminkan kedudukan yang menentukan tugas wewenang tanggung jawab hak dan kewajiban dalam organisasi.
“Kepada ASN yang dilantik dibutuhkan satu keseriusan tanggung jawab moral dan komitmen bersama tetap bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto,“ katanya.
Bupati Ikfina mengajak jajarannya untuk menegakkan integritas dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, bahwa mutasi dan pelantikan yang dilakukan tersebut tanpa adanya gratifikasi atau permintaan suatu imbalan.
Dia mengajak semua ASN untuk menegakkan integritas manakala ada yang mengatasnamakan Bupati atau siapapun dan kemudian meminta uang, diimbau agar tidak perlu dituruti.
“Pokoknya pantikan hari ini semuanya menandatangani perjanjian karena ini kewajiban saya selaku Bupati Mojokerto untuk menuntut kinerja pada panjenengan tentang pentingnya integritas transparansi dan kinerja yang baik dan menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,“ lanjutnya.
Bupati Ikfina menegaskan, gratifikasi merupakan satu bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat diterima dalam pemerintahan daerah. Oleh karenanya harus senantiasa menjaga diri agar terhindar dari godaan gratifikasi. Setiap aparat pemerintahan termasuk Bupati harus memiliki komitmen yang kuat untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
“Gratifikasi ini merupakan bentuk pelanggaran serius yang merusak integritas merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, kita semuanya bekerjasama dengan integritas yang tinggi dan fokus pada kinerja yang baik kita dapat bersatu dan bekerja untuk mengupayakan agar Mojokerto maju lebih cepat,“ pungkasnya.
Acara pelantikan dihadiri perwakilan DPRD Kabupaten Mojokerto Abdul Fattah, Sekda Teguh Gunarko, para Asisten, sejumlah Kepala OPD serta sejumlah pejabat struktural yang dilantik. ( Kartono )
