Mojokerto – News PATROLI COM –
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Mojokerto Memperingati HUT ke-74, Satpol PP di halaman Pemkab Mojokerto, Kamis (7/3/2024) pagi dan Bupati Mojokerto dr Ikfina Fahmawati menjadi Irupnya.
Setelah selesai Upacara peringatan HUT Satpol-PP ke-74 tahun 2024 yang dirangkai juga dengan peringatan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) ke-62, serta HUT Pemadam kebakaran ke-105 Tahun, Selanjutnya Satpol PP Kabupaten Mojokerto mengadakan acara Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di
Pendopo GMT Kabupaten Mojokerto dengan peserta SatLinmas ( Hansip) utusan dari 18 Kecamatan se Kabupaten Mojokerto, yang buka oleh Bupati Mojokerto dr Ikfina Fahmawati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Drs. Teguh Gunarko bersama Kasatpol PP Kabupaten Mojokerton Eddy Taufiq, STTP. MS.i, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo,.
Dalam sambutannya Bupati Ikfina menyampaikan apresiasi serta penghargaan kepada seluruh anggota Satpol-PP, Satlinmas dan Damkar Kabupaten Mojokerto atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama ini,” ungkapnya.
Disampaikannya, secara definitif, awal mula terbentuknya SATPOL-PP pada tahun 1948 yang disebut dengan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon berperan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada masa mempertahankan kemerdekaan di wilayah jawa dan madura. Kemudian pada tanggal 3 maret 1950 berdasarkan keputusan Mendagri nomor 32/2/21 berubah nama menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. hal ini yang menjadi latar belakang penetapan tanggal 3 maret ditetapkan sebagai hari jadi Satpol-PP.
Selanjutnya, Satlinmas memiliki sejarah dari masa pemerintahan hindia belanda yang dibentuk dengan nama Lucht Bescherming Deints (lBD) sebagai organisasi masyarakat untuk menghadapi serangan dari jepang sekitar tahun 1939. Kemudian pada zaman kependudukan jepang, organisasi ini dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk gumi atau rukun tetangga sebutan saat ini.
Setelah masa kemerdekaan, organisasi tersebut diberi nama Pertahanan Sipil (Hansip) yang ditetapkan melalui keputusan wakil menteri pertama urusan pertahanan atau keamanan nomor mi/a/72/62 pada tanggal 19 april 1962 tentang peraturan pertahanan sipil. kemudian pada tahun 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas (perlindungan masyarakat).
“Kendati diubah dari hansip menjadi Satlinmas tetap tidak mengubah tugas, fungsi dan peran dalam melindungi masyarakat,” ucapnya.
Sebagaimana yang tercantum pada pasal 255 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (ditetapkan 30 september 2014), Satpol-PP memiliki peran yang besar dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakan peraturan daerah. hal ini tentunya memberi makna bahwa Satpol-PP sebagai perangkat di daerah mempunyai andil besar dalam menciptakan situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, utamanya dalam mengempur peredaran rokok Elegal tak perpita Cukai.
Menurut Bupati Ikfina, bahwa Peran strategis Satpol-PP dalam menciptakan situasi yang kondusif telah dibuktikan pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2024 yang lalu. Satpol-PP menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu melalui penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), distribusi logistik dan hal teknis pendukung lainnya.
