Banner Berdiri Dalam Berita 2
Banner Berdiri Dalam Berita 2
banner 700x256

65 Perwakilan dari 28 Kecamatan Ikuti Pelatihan Jitupasna bagi Aparatur Kecamatan dan Desa Tangguh Bencana

Favicon
IMG 20220623 WA0055
banner 120x600
banner 336x280

Bojonegoro-Newspatroli.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Rabu, (22/06/2022) di Hotel Bonero, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut menghadirkan narasumber dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Timur dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bojonegoro.

Pelatihan digelar hari Rabu-Kamis, 22 s/d 23 Juni 2022 dengan diikuti 65 peserta yang merupakan perwakilan dari 28 kecamatan. Rinciannya masing-masing 1 orang Kasi Ketentraman dan Ketertiban, 17 orang Sekretaris Desa yang mana desa-desanya sudah terbentuk Destana (Desa Tangguh Bencana), 6 orang anggota pusdalops BPBD, serta 14 orang tim reaksi cepat BPBD. Destana tersebut sudah terbentuk pada beberapa desa di Kecamatan Kalitidu, Kanor, Baureno, Sekar, Temayang, Trucuk, Gondang, Bojonegoro, Padangan, Dander, Kapas, dan Malo.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam arahannya secara daring menuturkan bahwa dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana perlu memperhitungkan dengan cermat perkiraan kebutuhan biaya. Maka seyogyanya dalam pelatihan ini agar dicek terlebih dahulu untuk obyektifitasnya.

Baca juga : Kadivre Perum Perhutani Jawa Timur Sidak ke Wilayah Kerja KPH Bondowoso

Pertama, terkait bencana yang berdampak langsung pada manusia. Misal untuk membantu kaum lansia dan disabilitas agar diperhitungkan kebutuhan tandu dan kursi roda. Selain itu kebutuhan khusus untuk wanita dan anak-anak harus benar-benar diperhatikan. Berikutnya terkait kebutuhan dasar. Misal jika terjadi bencana besar maka perlu dipersiapkan diantaranya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, air bersih, dan konsumsi makan sehari-hari.

Kedua, bencana yang berdampak pada terganggunya aktifitas manusia seperti tanah longsor dan infrastruktur yang roboh. Hal ini juga harus menjadi pantauan dalam menghitung kebutuhan pasca bencana. Jitupasna harus sudah diformulasikan terutama di kecamatan-kecamatan dengan risiko tinggi mengalami bencana misalnya Gondang, Sekar, Purwosari, Tambakrejo, dan Ngraho.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *