Lamongan – News PATROLI.COM –
Pekerjaan rabat beton di Jalan Poros Desa Dusun Bagel, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sukodadi, yang bersumber dari Dana Desa (DD), kini menuai sorotan dari masyarakat. Proyek ini dilakukan dalam dua tahap, dengan tahap pertama sepanjang 54 meter yang menghabiskan anggaran sebesar Rp50 juta. Tahap kedua merupakan tambahan dari Dana Desa 2024 dengan anggaran sebesar Rp144 juta, sehingga total anggaran proyek mencapai Rp194 juta.
Namun, sejumlah warga menduga bahwa kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah dialokasikan. Menurut seorang warga yang enggan disebutkan namanya, kualitas adonan material yang digunakan dalam proyek tersebut dinilai sangat memprihatinkan. “Kami melihat langsung bahwa adonan materialnya sangat memprihatinkan dan tidak sesuai standar yang seharusnya,” ujarnya. Warga khawatir kondisi ini akan berdampak pada daya tahan jalan yang seharusnya menjadi infrastruktur penting bagi mobilitas sehari-hari.
Lilis Purwanti, Kasi Ekbang Desa Sumber Agung, saat dikonfirmasi oleh wartawan NewsPatroli, mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam proyek tersebut. “Saya tidak tahu menahu terkait detail pekerjaan ini, karena semuanya ditangani oleh Pak Kades sendiri,” kata Lilis. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan pelaksanaan proyek di desa tersebut.
Kepala Desa Sumber Agung, Drs. Saekan, saat dimintai keterangan, membenarkan bahwa proyek tersebut menggunakan total anggaran Rp194 juta dari Dana Desa. Namun, ketika ditanya mengenai kualitas pekerjaan, ia hanya menjawab singkat, “Silakan lihat di papan nama proyek,” tanpa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai spesifikasi dan kualitas pekerjaan yang telah dilakukan.
Masyarakat berharap pemerintah desa dan instansi terkait dapat memberikan penjelasan serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap proyek ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan yang sesuai dengan anggaran, warga berencana melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Transparansi dalam pelaksanaan proyek ini dinilai penting agar anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta menghasilkan infrastruktur desa yang berkualitas dan tahan lama. (Abd Muntholib)
