Semarang — News PATROLI.COM –
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak selaras dengan arah dan semangat reformasi nasional yang telah ditempuh Indonesia sejak 1998.
Pandangan tersebut disampaikan Haedar usai menghadiri sebuah kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.
Ia menyampaikan bahwa lebih dari dua dekade perjalanan reformasi justru menghasilkan penataan kelembagaan negara yang menempatkan institusi-institusi strategis secara langsung di bawah Presiden.
“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” ujar Haedar.
Haedar menegaskan, alih-alih kembali mengubah struktur kelembagaan, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah penguatan serta konsolidasi reformasi yang telah berjalan. Menurutnya, perubahan struktur justru berpotensi memunculkan persoalan baru yang tidak menyentuh substansi.
Ia menambahkan, Muhammadiyah memandang berbagai persoalan yang muncul di institusi negara, baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya, seharusnya diselesaikan melalui pembenahan internal.
“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.
Haedar juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sudah sejalan dengan platform dan semangat reformasi nasional pasca-1998.
Ia meyakini pandangan tersebut juga dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, yang pada umumnya mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” pungkas Haedar.
