Blitar, NewsPATROLI.COM –
Perombakan jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar memasuki babak baru. Bupati Blitar Rijanto melantik dan merotasi 120 pejabat, Senin (12/10/2026), dalam langkah penataan organisasi yang diharapkan mampu memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Candi Penataran, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, tersebut mencakup pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Pergeseran jabatan ini membawa perubahan tanggung jawab di sejumlah lini pemerintahan daerah.
Penataan tersebut bukan sekadar pergantian posisi struktural. Pemerintah Kabupaten Blitar dituntut memastikan bahwa susunan birokrasi yang baru mampu menjawab kebutuhan organisasi, memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta mempercepat realisasi program pembangunan.
Usai prosesi pelantikan, Rijanto menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Ia berharap para pejabat yang mendapat amanah baru segera beradaptasi dan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
“Hari ini kita melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai harapan. Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, membangun koordinasi yang baik, serta bekerja secara profesional demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blitar,” ujar Rijanto.
Bupati menegaskan tiga aspek yang harus menjadi perhatian para pejabat, yakni koordinasi yang efektif, kedisiplinan dalam bekerja, serta pelaksanaan program pemerintah daerah sesuai ketentuan. Ketiganya menjadi faktor penting untuk menjaga agar kebijakan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi menghasilkan capaian yang terukur.
Selain itu, Rijanto meminta seluruh pejabat mengedepankan integritas dan profesionalisme. Setiap aparatur harus memahami batas kewenangan, melaksanakan tanggung jawab secara konsisten, dan menunjukkan hasil kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Rijanto, jabatan dalam pemerintahan bukan semata-mata kedudukan struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pejabat dituntut memiliki orientasi pada hasil, menjaga disiplin, serta tidak membiarkan pola kerja yang berpotensi memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah pejabat yang menempati posisi baru di antaranya Puguh Imam Santoso, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Bayu Aji Mariska, S.E., M.M., sebagai Kepala Dinas Perhubungan; serta Achmad Cholik, S.Sos., M.M., sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pada posisi lainnya, Bambang Dwi Purwanto, S.STP., M.M., dipercaya memimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hendry Bagus Dwitanto, S.H., M.M., menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, sedangkan dr. Christine Indrawati, M.Kes., menempati jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3APPKB).
Sementara itu, Ivong Berttyanto, S., M.Si., menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Toha Mashuri, S.Sos., M.M., dipercaya memimpin Dinas Tenaga Kerja, sedangkan Darmadi, S.Sos., M.Si., menempati posisi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blitar.
Di sektor lainnya, Dra. Sri Wahyuni, M.Si., menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dr. Jumali, S.Pd., MAP, dipercaya sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, sementara Heri Widyatmoko, PPt, menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mereka menjadi bagian dari jajaran pejabat yang mengemban tanggung jawab dalam susunan birokrasi terbaru Pemkab Blitar.
Penempatan pejabat di sejumlah perangkat daerah tersebut memiliki peran strategis karena setiap dinas bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan perizinan, transportasi, ketenagakerjaan, pemberdayaan keluarga, hingga pengembangan usaha kecil dan menengah.
Namun, keberhasilan rotasi jabatan tidak cukup diukur dari terlaksananya pelantikan atau terbentuknya susunan organisasi baru. Efektivitas penataan akan terlihat dari kemampuan pejabat menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berjalan tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat, tolok ukur utama kinerja birokrasi adalah pelayanan yang semakin cepat, mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Karena itu, konsistensi pengawasan, evaluasi kinerja, serta akuntabilitas setiap perangkat daerah menjadi pekerjaan penting setelah pelantikan.
Dengan dilantiknya 120 pejabat tersebut, Rijanto menghadapi tantangan untuk memastikan perubahan komposisi birokrasi benar-benar berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Publik kini menanti pembuktian bahwa penataan organisasi Pemkab Blitar tidak berhenti pada pergantian jabatan, tetapi berlanjut pada peningkatan kinerja dan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat(tri)
