Disebutkan oleh Ning Yaroh, bahwa Fraksi PKB merupakan satu-satunya Fraksi yang paling vocal di Dewan untuk memperjuangkan suara masyarakat. “Jika Keinginan Masyarakat itu tidak dilaksanakan atau direspon, maka dana miliaran rupiah yang digelontorkan oleh Pemerintah tidak akan tepat sasaran kepada masyarakat. “Bolehlah Pemkot Mojokerto melaksanakan mega proyek seperti sekarang ini, tapi pembangunan berbasis kemasyarakatan itu juga perlu dan itu adalah seharusnya Pemkot Mojokerto membangun sesuatu itu seyoknya yang diperlukan masyarakat. Untuk itu, jika masyarakat ingin usulannya diperhatikan dan pembangunan bisa merata, kalau saja pembangunan atas kemauan sendiri, tidak melihat aspek dan keperluan masyarakat , maka sebaiknya walikotanya diganti saja dengan yang baru, yang lebih memperhatikan masyarakat nya, ” tegas Ning Yaroh yang didoakan oleh Konstituen dan Tokoh Masyarakat dan Ulama NU terpilih kembali menjadi Anggota DPRD pada Pemilu Legeslatif tahun depan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, H. Junaedi Malik, SE yang mendampingi saat Ning Yaroh Reses menjelaskan kepada peserta Reses, beliau menyesalkan adanya usulan Warga yang ditolak, sehingga muncul rasa kecewa. “Banyak usulan Kita, terutama pembenahan insfrastruktur yang Kita usulkan dijawab masih bagus, masih memenuhi standar. Padahal kenyataannya lain. Sebab itu murni usulan warga baik melalui Musrenbang atau program Fokir DPRD Kota Mojokerto,” tegas Gus Joned sapaan akrabnya.
Untuk itu Gus Joened meminta kepada masyarakat agar pada Pemilu Legeslatif tahun 2024 nanti, masyarakat harus paham dan cerdas untuk memilih Partai yang jelas asal usulnya yang lahir dari Rahim NU, yakni Partai PKB, ” tegas Gus Joened.
Sementara itu, acara Reses ini juga diwarnai dengan dialog dan tanya jawab para peserta Reses yang dipandu Gus Yanto Staf Fraksi PKB DPRD Kota Mojokerto, (petugas yang mencatat keluhan warga). Pada saat tanya jawab, ada warga yang mengeluh, tentang usulannya yang tidak akomudir atau diserap oleh Pemkot Mojokerto, juga mengenai Program pendidikan agama pendidikan oleh Pemkot Mojokerto yang merugikan para quru TPQ, yang muridnya sepi atau tidak ada begitu juga dengan tunjangan Guru TPQ yang hampir 6 bulan ini tidak cair cair sehingga perlu dicarikan solusinya.( Kartono )
