Khofifah mengatakan, peran dan kontribusi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) ini berdampak positif terhadap berbagai capaian pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jatim.
KUPS, KTH dan LMDH, lanjutnya, merupakan kumpulan petani yang mengelola dan mengembangkan usaha di bidang kehutanan di dalam kawasan hutan. Para kelompok petani hutan ini juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui produk usaha perhutanan.”Mereka juga yang menjadi bagian penjaga kelestarian alam dan lingkungan khususnya di wilayah hutan,” katanya.
“Untuk itu hutan sosial harus terus dimaksimalkan pemanfaatannya seiring dengan pelestariannya. Dengan adanya kelompok-kelompok ini baik Kelompok Perhutanan Sosial atau Kelompok Tani Hutan, dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan dengan tetap menjaga pelestariannya,” imbuh Gubernur Khofifah.
Sementara itu, Kepala Divre Perhutani Jatim Asep Dedi Mulyadi mengatakan, audiensi kali ini memiliki maksud dan tujuan untuk terus menjalin silaturahmi dan kerja sama di antara Perhutani Jatim dengan Pemerintah Provinsi Jatim.”Terima kasih sinergi dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin. Sekaligus di momen ini kami bermaksud menyampaikan perkenalan sebagai Kepala Divre Perhutani Jatim per 20 November 2023,” pungkasnya.
Turut hadir Kepala Bappeda Prov. Jatim Mohammad Yasin, Kepala BPKAD Jatim Aris Mukiyono, Wakil Kepala Divre Perhutani Jatim Wawan Triwibowo, Sekretaris Divre Jatim Akhmad Faizal, GM Komersial Kayu Bambang Cahyo Purnomo, GM Industri Non Kayu Fajar Arif Wicaksono dan Kepala Departemen SDM, Umum, IT dan Keuangan Wahyudin. (Red)
