banner 700x256

Banggar DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar Hearing Dengan OPD Matangkan Penyusunan APBD 2026

Para Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto bersama Tim Banggar saat Hearing Dengan para OPD Terkait Raperda tentang APBD Tahun 2026
banner 120x600
banner 336x280

Mojokerto – News PATROLI.COM –

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mematangkan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dalam rangka persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Berkolaborasi dengan eksekutif, komisi-komisi di DPRD telah menggulirkan hearing bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra masing-masing.

Rapat atau Hearing dengan OPD ini mengungkapkan, rapat Kamis ( 20 /11 / 2025) ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Khoirul Amin, S. Pd, H. Winajat, SH, dan H. Hartono, SH ini bertujuan untuk menyelaraskan program prioritas dengan kondisi finansial daerah, Dengan harapan, RKA APBD 2026 yang telah diterima dewan dari Pemkab Mojokerto ke depan dapat dilaksakan secara efektif dan efisien.

”Komisi-komisi di DPRD mengadakan hearing dengan OPD yang menjadi mitra kerja masing-masing untuk menyamakan persepsi dan memastikan setiap penyusunan program telah sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat,” ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Khoirul Amin.

Baca juga :  Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Supriyanto Berangkatkan Karnaval Budaya Nusantara di Desa Randegan

Khoirul Amin menegaskan, kegiatan RDP tersebut sekaligus menjadi langkah awal sebelum digelarnya rangkaian rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun 2026. Sesuai jadwal, DPRD bakal menggulirkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan dari Bupati Mojokerto.

Berikutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mojokerto akan langsung melanjutkan agenda pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mojokerto. ”Pembahasan APBD 2026 sudah dilaksanakan oleh legislator Kabupaten Mojokerto.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Tim Banggar DPRD Kabupaten Mojokerto ini juga mengundang sejumlah OPD untuk melakukan rapat koordinasi.

Selain membahas program kerja tahun 2026, dalam momen tersebut legislatif juga menyoroti terkait efisiensi anggaran imbas penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, DPRD menekankan agar setiap OPD melakukan skala prioritas program dengan tanpa mengurangi kualitas pembangunan hingga pelayanan publik. ( Fadhil  / ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *