Ia juga memaparkan, regulasi yang sudah ada akan menjadi referensi dan bahan diskusi pada kesempatan sosialisasi itu. Selain itu diharapkan regulasi yang sudah ada tidak hanya dapat diimplementasikan serta diintegrasikan dengan program terkait.
Sementara Gender Transformative Officer UNFPA Nurcahyo mengungkap bahwa pencegahan perkawinan usia anak membutuhkan kolaborasi semua pihak lintas unit. Sebab hal ini merugikan banyak anak perempuan dan berdampak terhadap pendidikan yang selanjutnya akan mempengaruhi kesempatan mendapatkan pekerjaan layak. Sehingga pada akhirnya akan memperpanjang siklus kemiskinan.
“Apalagi Indonesia memasuki bonus demografi. Kami berharap acara ini dapat mendiskusikan serta menghasilkan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas SDM,” harapnya.
Hadir pula pada acara ini perwakilan Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD) Hj. Ermalena,OPD teknis terkait, serta lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap anak dan perkawinan anak. (Ony)
