Lombok Timur, News PATROLI.COM
Usai mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, dan sejumlah Menteri, bersama seluruh Kepala Daerah dan jajaran Forkopimda, Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menginstruksikan jajarannya untuk merumuskan kembali rancangan APBD Perubahan 2022 sesuai arahan pada rapat koordinasi tersebut. Bupati meminta Plh. Sekretaris Daerah bersama Kepala BPKAD, yang turut hadir pada rapat tersebut, menghitung dengan cermat dana yang dapat di-realokasi guna menekan inflasi sebagai dampak pengalihan subsidi BBM. Ia juga meminta penambahan alokasi untuk dana tidak terduga (DTT) yang dapat digunakan untuk penanggulangan inflasi.
Mencegah keragu-raguan Pemerintah Desa, Bupati juga akan menyurati masing-masing kepala desa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Desa PDTT no. 97/2022 di daerah.
Sementara itu kepada Kepala Dinas Sosial, Bupati Lombok Timur Sukiman menugaskan untuk segera berkoordinasi dengan PT. Pos sebagai penyalur dana bantuan langsung tunai (BLT) ini. Ditegaskannya agar PT. Pos dapat menyalurkan dana langsung ke masyarakat, setidaknya melalui kantor pos di masing-masing kecamatan, bila perlu langsung ke desa, “tidak boleh memberatkan masyarakat,” tegasnya, “apalagi sampai ada yang melakukan pemotongan,” tambah Bupati. Karena itu Bupati meminta pengawasan dari aparat penegak hukum.
Pada Rakor yang berlangsung Senin (5/9/2022) secara virtual tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 Triliun dan menyasar 20,65 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia dan dibayarkan dua kali, yaitu Rp. 300 ribu pertama pada September dan Rp. 300 ribu kedua pada Desember.
