“Tahun depan diprediksi akan tinggi di awal dan cenderung turun di tengah tahun, namun proyeksi ekonomi yang mulai tumbuh normal dalam rentang optimis tersebut tentu harus didukung oleh kebijakan ekonomi dan sosial yang baik, konsisten dan berkualitas. Kenaikan harga bahan bakar minyak seperti Pertalite dan Pertamax di Indonesia berpotensi meningkatkan inflasi di kisaran 2 persen (ekonomis BNI Jatim) target angka inflasi, dan target inflasi Kabupaten Mojokerto pada rentang 4 sampai 4,5 persen,” bebernya.
Keempat, menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Nashan PBB tentang mengatasi masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mojokerto. Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi stunting pada rancangan APBD TA 2023 sudah mengalokasikan anggaran pada kegiatan, yang pertama dukungan untuk stunting melalui sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sebesar Rp 1.392.845.000 (APBD). Kedua, dari DAK fisik pengadaan antropometri sebesar Rp 10.067.082.000.
“Disamping itu masih ada beberapa kegiatan yang terintegrasi pada perangkat daerah dalam rangka mendukung program stunting. Sedangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.
“Adapun program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui pemberdayaan ekonomi dengan program pemberian bansos, peningkatan keterampilan, penguatan kewirausahaan,” tambahnya.
Kelima, terkait menanggapi pertanyaan dari fraksi PAPI, fraksi Nashan PBB, dan fraksi PKB terkait pinjaman daerah sebesar 55 Miliar pada RAPBD 2023. Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa pinjaman tersebut untuk investasi pembangunan gedung poliklinik rawat jalan terpadu empat lantai agar lebih memadai dan representatif bagi masyarakat. Serta memenuhi standar bagi RS tipe B.
“Disamping itu guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan khususnya poliklinik atau rawat jalan yang terintegrasi dengan pelayanan penunjang diagnostik,” ungkapnya.
Keenam, menanggapi pertanyaan dari fraksi Golkar, Fraksi PAPI, Fraksi PKB, terkait alokasi anggaran untuk hibah KPUD, Bawaslu dan pengamanan bagi TNI/Polri dalam rangka penyelenggaraan Pilkada serentak. Bupati Ikfina menilai, bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto merencanakan anggaran untuk kegiatan Pilkada tahun 2024 melalui pembentukan dana cadangan pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 55 miliar.
“Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 tahun 2022, adapun alokasi anggaran untuk masing-masing lembaga akan disesuaikan dengan usulan dan kemampuan keuangan daerah setelah dibahas bersama,” jelasnya.
Terakhir, terkait menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKB, tentang apakah prediksi Silpa tahun 2022 tersebut sudah melalui perhitungan yang cermat dan realistis berdasarkan realisasi anggaran pada bulan terakhir. Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa prediksi Silpa tahun 2022 sudah diperhitungkan secara cermat.
“Adapun estimasi Silpa sebesar Rp182.909.980.380, diperoleh dari sisa tender kegiatan atau efisiensi belanja dan sisa dari Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun surplus dari RSUD Soekandar dan RSUD Basoeni,” jelasnya.
Usai mendengarkan penyampaian jawaban Bupati Mojokerto atas pandangan umum fraksi-fraksi, rapat paripurna ditutup oleh pimpinan rapat paripurna Setia Puji Lestari.
( Safiul Anam )
