Blitar – NewsPATROLI.COM –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Blitar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 202, Rabu sore (18/6/2025). Rapat ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan regulasi penting yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Blitar tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi , dengan dihadiri wakil ketua, anggota dewan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda. Dalam forum itu, 5 fraksi setuju menyampaikan pandangan umum mereka terhadap penjelasan Bupati, menyentuh berbagai aspek realisasi anggaran, capaian program prioritas, serta evaluasi atas pelaksanaan kinerja perangkat daerah selama tahun 2024. disampaikan tertulis dan tidak dibacakan dikarenakan adanya sidang lanjut atas jawaban Bupati Blitar pada malam ini pukul 19.00 wib.
Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar yang dinilai cukup optimal dalam merealisasikan program pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian, sejumlah fraksi juga menyoroti masih adanya kendala dalam penyerapan anggaran di beberapa sektor strategis, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sorotan juga diberikan terhadap pengelolaan aset daerah dan efektivitas belanja daerah yang dianggap perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi dan manfaat maksimal.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar dalam penutup rapat menyampaikan bahwa semua masukan dan pandangan fraksi akan menjadi bahan penting dalam proses pembahasan selanjutnya bersama tim anggaran pemerintah daerah yang dilanjutkan Sidang Paripurna Jawaban atas Bupati Blitar pada malam ini pukul 19.00 wib.Ia menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Blitar memerlukan kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.(ADV/tri)
