Memasuki tahap ketiga, ada rencana jangka menengah dan panjang (2025 – seterusnya) yakni Intervensireverse linkagesebagai fasilitator dan sebagai penyedia pendanaan katalitik.
“IsDB berupaya memastikan skenarioWin-Wintercapai sebagai hasil dari intervensiReverse Linkage. Sementara untuk pembiayaan dari semua pihak yaitu antara Jatim, Serunai Commerce, dan IsDB,” jelas Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut,Joint Venture, Jawa Timur danSerunai Commerceakan bekerja sama dengan IsDB sebagai penyedia ilmu pengetahuan, keahlian, teknologi dan pembiayaan untuk membantu Negara-negara OKI lainnya melaluiReverse Linkagedi industri halal. Di sini,Serunai Commercesudah paham denganReverse Linkagesehingga dapat memberikanguidancepada lembaga-lembaga yang ada di Jatim.
“Kerjasama ini merupakan dampak positif yang nyata dariReverse Linkageantara Indonesia danSerunai CommerceMalaysia dalam pengembangan ekosistem halal digital,” terangnya.
“Pemprov Jatim dalam waktu dekat akan berkomunikasi dan menjalin kerjasama denganSerunai CommerceMalaysia. Kerjasama ini akan segera ditindaklanjuti oleh IsDB – Serunai lembaga-lembaga di Jatim melalui pertemuan teknis di Jawa Timur-Malaysia,” lanjutnya.
Ke depan, Khofifah berharap kerja sama ini dapat berdampak pada program yang ada di Jatim. Karena saat ini telah ada Juru Sembelih Halal (Juleha) serta Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan pendirian kawasan halal eco-system.
“Melalui kerja sama ini, harapannyaskillSumberdaya manusia, manajemen, Juru sembelih halal dan PPH bisa ter-upgrade,” terangnya.
Khofifah optimistis, kerja sama ini segera teralisasi, mengingat pengembangan ekonomi syariah yang kini sedang tumbuh. Khususnya ekonomi syariah berbasis komunitas yaitu pondok pesantren. Apalagi berdasarkan data Kemenag RI, di Jawa Timur terdapat 6.745 pondok pesantren.
Turut menghadiri pertemuan dengan IsDB tersebut, Moncef Soudani selaku Kepala Reverse Linkage Division for the whole of OIC countries, Aminnudin Mat Arif selaku Lead Technical Cooperation Specialist Reserve Linkage (Asia) Cooperation and Capacity Development, Joneri Alimin selaku Koordinator Fungsi OKI dari KJRI, Ninik Rahayu selaku Koordinator Fungsi Ekonomi dari KJRI, serta Muhammad Irfan Anas selaku Pelaksana dari KJRI.(red)
