“Segera sampaikan laporan aspek pelaksanaan dan aspek hasil pelaporan melalui SIPGWPP maksimal di minggu pertama. Bulan Januari 2024, menyampaikan laporan akhir pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP maksimal satu bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ucapnya.
“Persiapkan segala administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP TA. 2024, antara lain pembuatan SK Pengelola Keuangan. Kemudian, SK Perangkat Gubernur, Digipay, tanda tangan elektonik pengelola keuangan, akun aplikasi pelaporan Dekonsentrasi.”
Ia menjelaskan, seluruh gubernur wajib membantu pemerintah dengan melimpahkan 46 tugas dan wewenang secara atributif. Di sinilah, peran gubernur sebagai _integrated perfectoral system_ perlu diperkuat dalam memastikan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan.
“Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota dan keseimbangan antar pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Posisi strategis tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,” ujarnya. (Red)
