Dijelaskan, bahwa proyek tersebut dilaksanakan Pemkot Makassar melalui Dinas Pendidikan dengan jumlah anggaran Rp19,8 miliar, yang anggarannya bersumber dari APBD Pemkot Makassar Tahun 2018.
Menurut Koharuddin, “Beberapa penyimpangan yang dilakukan kedua terangka, pertama adalah mark up, ketidak sesuaian pekerjaan sebagaimana di dalam kontrak pekerjaan, Dimana pelaksanaan fisiknya dikerjakan tersangka WA dengan CV MJP di Kecamatan Ujung Tanah.
Sementara tersangka DDA mengerjakan pembangunan fisiknya di Kecamatan Wajo dengan CV TGK.
Proyek itu awalnya ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendidikan, khususnya kepada anak SD dan SMP.
“Dan perbuatan kedua tersangka ini, atas sejumlah anggaran tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit Inspektorat dengan jumlahnya adalah Rp592 juta,” jelas Koharuddin. salah satu LSM Menduga bahwa Penanganan kasus dugaan korupsi ini, sebelumnya dinilai lamban oleh Anti Corruption Committee (ACC). karena Penyidikan ini baru dilakukan sekitar bulan Juli tahun 2022. ( Irwan )
