“Yang saya garis bawahi tadi adalah terkait dengan mutasi promosi, kalau perlu nanti terkait dengan proses mutasi promosi ini perlu ditegaskan, karena sesungguhnya dokumennya ini sangat lengkap,” bebernya.
Bupati Mojokerto meminta agar seluruh perangkat daerah dapat menindaklanjuti terkait pemberian penilaian SPI, baik di dalam maupun di luar lingkup Pemkab Mojokerto.
Ia juga menambahkan, persepsi masyarakat terkait pelayanan publik, Bupati Ikfina meminta, agar rumah sakit, kantor kecamatan, Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto untuk segera melakukan evaluasi ulang dan memperbaiki pelayanannya.
“Persepsi ini kuncinya adalah di komunikasi sebetulnya, karena orang itu akan salah persepsi kalau apa yang dilaporkan salah,” ujarnya.
Bupati Ikfina juga mengimbau, agar SPI yang menjadi salah satu program KPK dalam mencegah terjadinya korupsi dapat dipublikasikan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat paham upaya yang telah dilakukan dalam menegakkan integritas di lingkup Pemkab Mojokerto.
“Maka nanti kita sampaikan SPI itu apa, berapa angka di Kabupaten Mojokerto, berapa rata-rata angka 2023 dan 2024, sehingga nanti kita tahu kondisinya. Kemudian Kabupaten Mojokerto dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur dan juga rata-rata nasional. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa kita itu dinilai secara objektif terkait dengan persepsi korupsi pada pemerintahan daerah,” pungkasnya.
Di akhir arahannya, Bupati Ikfina juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di lingkup Pemkab Mojokerto yang telah berhasil menaikan nilai SPI Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Baca juga berita lainnya diGoogle News
