Total anggaran yang sudah tandatangani oleh Pemprov Jatim dan KPU Jatim ini sebesar Rp845 milyar. Angka ini mengalami kenaikan kurang lebih 3 persen kalau dibanding 2018 yakni sebesar Rp817 milyar.
Sementara itu Ketua KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan penandatanganan NPHD ini masih dalam rentang waktu yang wajar. Artinya tidak terlalu cepat, juga tidak terlambat. Lantaran tahapan Pilkada juga masih belum keluar, yakni PKPU Pilkada 2024. “Artinya ini masih dalam rentang yang masuk akal, dan kita juga masih menunggu tahapan Pilkada dan juga menunggu revisi Undang Undang Pilkada selesai,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/12/2023).
Sesuai dengan Permendagri no 52 tahun 2020, seharusnya pada tahap pertama ini 40 persen dana hibah untuk Pilkada 2024 bisa dicairkan oleh Pemprov. Namun oleh Pemprov, tidak hanya 40 persen tapi 58 persen. “Kebutuhan anggaran 58 persen ini akan kita pakai nanti sampai bulan Mei 2024. Jadi pencairan ada dua tahap, tahap pertama dan tahap kedua,”pungkasnya. (Jhons/Red)
