Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Suasana politik di Kabupaten Sidoarjo semakin memanas. Ratusan aktivis dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa (9/12/2025), menuntut pertanggungjawaban Bupati Sidoarjo, Subandi SH, atas kinerja pemerintahan yang dinilai jauh dari maksimal.
Aksi unjuk rasa tersebut diawali di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Para pendemo menyuarakan tuntutan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap berbagai problematika pemerintahan daerah. Usai berorasi, massa melakukan long march menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ketika tiba di halaman kantor pemkab, massa kemudian menyegel pintu gerbang utama menggunakan rantai dan gembok. Tindakan itu menjadi simbol protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai “krisis kepemimpinan” di tubuh pemerintah daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Koordinator aksi, Husein, mengatakan bahwa persoalan banjir yang tak kunjung mendapatkan solusi, kerusakan infrastruktur jalan di berbagai titik, serta banyaknya proyek publik yang mangkrak menjadi bukti lemahnya tata kelola pemerintahan.
“Rakyat menilai pemerintah berjalan tanpa arah. Banyak proyek molor, tanpa transparansi, dan tanpa evaluasi yang jelas,” tegasnya dalam orasi.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan keterlibatan Bupati Subandi dalam kasus investasi bodong senilai Rp 28 miliar yang saat ini tengah ditangani Mabes Polri. Mereka mendesak proses hukum terhadap kasus tersebut dilakukan secara terbuka dan tanpa kompromi.
Usai menyampaikan aspirasi di kantor pemkab, para demonstran bergerak menuju Gedung DPRD Sidoarjo sebagai titik akhir aksi. Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, bersama Wakil Ketua Warih Andono, turun langsung menemui massa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Dalam kesempatan itu, Abdillah menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
“DPRD terbuka terhadap semua aspirasi masyarakat. Kami akan memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Kita ingin Sidoarjo ke depan lebih baik,” ujarnya saat berorasi di hadapan peserta aksi.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut turut diwarnai seruan agar Bupati Subandi mundur dari jabatannya jika dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi pemerintahan. Gelombang protes ini menjadi momentum kuat bagi publik untuk terus mengawal transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. (Gus)
