Mojokerto – News PATROLI. COM –
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto H. Junaedi Malik SE mendorong agar Pemerintah Kota Mojokerto perencanaan kebijakan program 2024 fokus pada penguatan kemanfaatan untuk rakyat, aparatur dan kelangsungan pemerintahan dalam meng- optimalkan fungsi pelayanan dasar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Junaedi Malik yang akrab disapa Gus Joened pada Media ini disela sela Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Dalam pengesahan KUA PPAS tahun Anggaran 2024, maka diperlukan Kebijakan Umum dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD Kota Mojokerto dengan Pemerintah Kota Mojokerto.
Gus Juned menyampaikan bahwa tahun 2024 kita sudah tidak berpijak pada RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yg hbs di saat ini tahun ke 2023, tapi perencanaa KUA PPAS 2024 berpedoman pada Rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026, yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan tahun 2024 di masa transisi pemerintahan di tengah tengah yang kepala daerah nya habis masa bakti nya tahun 2023 Krn terkait ada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.
RPJMD Walikota kata Gus Joened saat ini habis di tahun ini sehingga yang perlu kita bahas dalam perencanaan ini berpedoman pd RPD yang itu sesuai dengan instruksi Mendagri no 52/2022 khusus daerah yang memang masa bakti walikota nya habis tahun ini,dgn pedoman RPD dalam perencanaan kita membutuhkan dokumen perencanaan terkait baik dokumen RPD 2024 -2026,RKPD 2024,juga tema dan program prioritas nasional serta propinsi Jatim 2024 sbg acuan Krn perencanaan di daerah harus linear dg dokumen perencanaan di atas nya ,dan RPD satu-satunya pedoman untuk kita menterjemahkan arah kebijakan di tahun 2024 nanti. ” ucap Gus Joened, Jum’at ( 18 / 08 / 2023 ).
Jadi menurut Gus Joened, ini terkait masalah bagaimana kita mengamankan kelangsungan kepentingan program prioritas pembangunan nasional maupun pembangunan Jawa Timur itu di daerah terkait kelangsungan program pelayanan dasar masarakat,pemerintahan dan stabilitas penguatan ekonomi ke depan,bukan program terjemahan visi misi Walikota saat ini.
Kalau kita masuk ke salah satu poin tema RKPD Kota Mojokerto tahun 2024, misalnya terkait program prioritas yang di canangkan yaitu mengurangi ketergantungan ekonomi masaryakat, program menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi itu perlu di jelaskan lebih detail bagimana maksud dan tafsir nya.
