” Kami tidak mau ini di salah artikan sehingga malah menjadi sebuah dasar untuk mengurangi berbagai program penguatan masarakat dan ekonomi kerakyatan ke program lain, yang mana penguatan program ekonomi masarakat seharus lebih kita perkuat di tahun 2024 sesuai tema prioritas nasional, dengan narasi nomenklatur mengurangi ketergantungan ekonomi tersebut mohon jangan di salah artikan ke arah mengurangi program kerakyatan ,tegas Gus Joened.
Berikutnya terkait masalah program sosial masyarakat tentang bagaimana penguatan masarakat rentan penyandang Masalah kesejahteraan ,ke depan bgmn berjalan dengan baik bagaimana mekanisme nya,validasi data base nya, target pemanfaatan nya kepada masyarakat yang memang membutuhkan, karena saat ini masarakat banyak yg bingung bagaimana akses dan mekanisme nya ,sehingga tidak adanya pemerataan sasaran dan banyak nya warga masarakat yg sesuai kriteria yg belum tersentuh,mereka kebingungan akan akses dan mekanisme nya Karena minim nya informasi sehingga mereka tiap tahun nya Tidak tersentuh data sasaran.
Sedangkan canangan prioritas terkait peningkatan kualitas profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merid, hal itu kata Gus Joened memang penting karena tidak ada pembangunan berhasil tanpa kinerja ASN yang ber kualitas,terintegrasi dengan integritas komitmen yang kuat, peningkatan sistem merid ini terkait tuntutan kinerja ASN,tapi jangan lupa nanti saat kita bahas sektor belanja pasti kita akan merencanakan belanja pegawai.
Pemkot harus nya kata Gus Joened Tidak hanya menuntut meningkat nya kinerja ASN di optimalkan, tapi dalam postur belanja pegawai jangan lupa hak hak aparatur dan pegawai wajib di perhatikan kepastian nya oleh Pemkot ,baik gaji, tunjangan dan honor honor yg melekat yang merupakan hak nya pegawai sesuai ketentuan aturan yang ada harus ada kejelasan anggaran dan kepastian hukum benar benar hak hak pegawai tersebut bisa terpenuhi dalam satu tahun anggaran secara utuh dan memadai dan terealisasi dengan baik sesuai dengan target waktu dan besaran nilai hak hak nya secara ideal.
Sebab informasi yang diterima Gus Joened hak hak pegawai tersebut misal tunjangan dan honor- honor indikasinya berjalan terkesan kurang jelas teknisnya, baik mekanisme nya kelihatan kurang di pahami pegawai ,indikator indek perhitungan nya dan pagu indikatif kepastian anggaran nya di tahun berjalan ini seolah indikasi yang kita dengar kurang memadai,dalam perencanaan belanja pegawai saat ini kita berharap ada koreksi dan segera ada kejelasan terkait hal – hal teknis yang di rasa membingungkan tersebut sehingga Kendala hak hak pegawai bisa segera teratasi terealisasi dengan baik dan perencanaan belanja pegawai dalam kebijakan tahun 2024 harus lebih baik terencana dengan baik dan terukur pagu indikatif nya sesuai hak hak yg harus di terima pegawai sesuai aturan yang ada( Kartono ).
