Lombok Tengah – News PATROLI.COM –
Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih terus mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk menangani bangunan sekolah-sekolah yang rusak di daerah ini. Khususnya sekolah yang rusak terdampak gempa Lombok tahun 2018 silam yang hingga kini belum bisa tersentuh. Tahun ini setidaknya ada 70 sekolah yang diusulkan perbaikannya ke pemerintah pusat.
“Tahun ini kita telah mengajukan proposal pemulihan sebanyak 70 sekolah yang masih terdampak gempa ke pemerintah pusat. Harapan kita sekolah-sekolah tersebut bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk proses perbaikan dari pemerintah pusat,” terang Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., dalam keterangannya, Kamis, 31 Agustus 2023.
Dikatakannya, awal pekan kemarin dirinya bersama dengan Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., sudah bertemu dengan Direktur SD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) beserta jajaran. Selain membahas terkait penyelesaian penanganan sekolah rusak akibat gempa sekaligus juga membahas terkait kondisi bangunan sekolah-sekolah lainnya.
Mengingat di Loteng banyak juga bangunan sekolah tua yang dibangun awal tahun 1970-an saat pemerintah pusat gencar melaksanakan program pembangunan sekolah Inpres (Instruksi Presiden) di seluruh wilayah Indonesia.
Meski masih bisa digunakan, rata-rata kondisi bangunannya sudah cukup memprihatinkan, sehingga penting dilakukan perbaikan atau rehab supaya keberadaan bangunan sekolah tersebut bisa dioptimalkan lagi. “Selain banyak sekolah kita yang kondisinya darurat akibat gempa, banyak juga sekolah-sekolah inpres yang telah berdiri sejak tahun 1970. Namun belum pernah mendapatkan perbaikan signifikan,”terangnya.
Melihat kenyataan itu, Pemkab Loteng tentunya sangat berharap dukungan anggaran pemerintah pusat untuk bisa membantu menangani sekolah-sekolah tersebut, baik itu anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sumber-sumber pendanaan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terpisah, Kepala Dinas Dikbud Loteng, H.L. Idham Khalid, melihat kondisi wilayah Loteng yang masuk zona rawan bencana, maka dalam hal penanganan bangunan sekolah ke depan perlu memperhatikan sisi teknis konstruksinya. Guna meminimalisir potensi kerusakan bangunan akibat bencana alam, terutama gempa bumi.
“Hasil analisis resiko bencana nasional menyebutkan dari 12 jenis bencana yang teridentifikasi, sebanyak 10 di antaranya berpotensi terjadi di wilayah Loteng. Sehingga penting melakukan kajian teknis terhadap struktur bangunan sekolah. Disesuaikan dengan kondisi alam Loteng yang terletak di daerah rawan gempa,”tambahnya. (Ony)
