Lampung Utara – News PATROLI.COM –
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja Lampura dari dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dana pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan insfrastruktur.
Hal itu disebutkan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa transparansi yang menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak pernah dilakukan oleh Pemdes Tulung Balak.
“Disini (Tulung Balak) serba ngak jelas bang, mulai dari Bumdes yang penyertaan modal mencapai 500 juta namun ngak ada realisasinya dilapangan. Hanya kami pernah diberi tahu bergerak di bidang perikanan, BRI Link dan industri gula semut tapi ngak pernah ada itu atau ngak jelas usaha perikanan Bumdes yang mana walaupun BRI Link sempat ada tapi sudah tutup sedangkan laporan pertanggung jawaban tidak ada kemasyarakat” jelas Tokoh Masyarakat yang minta namanya dirahasiakan.
Ditambahkan lagi kantor Bumdes di desa tersebut tidak diketahui keberadaannya demikian halnya industri gula semut dianggap juga tidak jelas.
“Dicek aja bang dimana industri gula semut itu ngak jelas, belum lagi masalah dana Karang Taruna dan kegiatan keagamaan seperti insentif guru ngaji tidak pernah ada” jelasnya.
Menanggapi keluhan tersebut awak media berusaha mengecek kebenaran informasi itu, namun Kepala Desa Tulung Balak tidak berada di kantor Desa.
“Masih dirumah bang kadesnya, kesana saja” ujar Staf desa.
Namun ketika mendatangi rumah kades sedang tidak berada ditempat dan setelah menghubungi via sambungan telepon dan WhatsApp untuk dimintai tidak direspon olehnya.
Dalam pantauan di lapangan juga ditemukan Pamsimas tahun 2021 belum beroperasi hingga saat ini dan ditemukan proyek siluman pembangunan Lapisan Penetrasi (Lapen) yang tidak memiliki papan informasi dan drum aspal yang tidak berstandar SNI.
Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Kabupaten Lampung Utara, Ahmad Syarifudin akan melaporkan indikasi penyimpangan Dana Desa Tulung Balah kepada Pihak Aparat Penegak Hukum (APH).
“Indikasi penyimpangan DD desa itu sudah cukup jelas dengan beberapa indikasi seperti tidak adanya transparansi kegiatan pembangunan kepada masyarakat atau hanya golongan tertentu terlebih lagi papan proyek pada lokasi pekerjaan tidak bisa kita temukan” jelas Ahmad Syarifudin, Rabu (02/08/2023).
Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan langsung ke pihak Tipikor Polres Lampura dan Kejaksaan agar dapat diperiksa pengelolaan DD desa tersebut.
“Hal itu sangat diperlukan agar segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara tidak disalahgunakan oleh pihak manapun dan kami akan terus bersinergi dengan pihak terkait” pungkasnya.
(Heri)
