Sidoarjo – News PATROLI.COM –
DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna Rabu ( 12/6/2024) di Ruang Sidang Paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi, tentang penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023.
Dalam rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo yaitu H. Usman., M. Kes.
Dalam Rapat Paripurna tersebut telah dihadiri oleh Plt Bupati Sidoarjo H.Subandi., SH., OPD, serta Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya.
Sementara Anang ma’ruf Juru bicara Fraksi PKS yang mewakili dari Fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo menjelaskan. “Dengan adanya penurunan piutang daerah dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 31 milliar rupiah, sedangkan pendapatan tahun 2023 sebesar 300 milliar rupiah jelasnya.
Ia menambahkan, jika piutang terbesar yaitu berasal dari pajak daerah ( PBB) yang sama dengan tahun sebelumnya, selain itu piutang terbesar yang kedua adalah piutang Badan Layanan ( BLD ), serta Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Kabupaten Sidoarjo.
“Sehingga kami meminta pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat menjelaskan kepada kami apa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upayanya mengurangi piutang daerah secara signifikan, katanya.
Masih Anang, Selanjutnya ada temuan dari BPK terkait belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pihaknya meminta penjelasan mengenai sistem kebijakan, serta SOP terkait, juga memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.
Dalam Belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut dari temuan BPK sudah melebihi dari Anggaran tahun 2023 dan tidak akurat.
Selain itu Fraksi PKS juga melihat kesamaan dan konsistensi pelaporan antar dokumen publik merupakan hal yang serius dan penting menunjukkan akuntabilitas publik dari hal yang dilaporkan serta kelayakan dokumen yang memadai atas adanya perbedaan pelaporan pada dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2023 tersebut.
Monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah segera langsung maupun tidak langsung, kualitas sarana dan peningkatan prasarana dan pembangunan Sekolah harus diperhatikan dan ditingkatkan”, tuturnya.
Harapan kami kepada Pemerintah Daerah ke depan agar hal ini tidak terulang lagi dengan melakukan pengelolaan Anggaran Daerah sehingga dapat digunakan dengan tepat dan transparan ” pungkas Anang Ma’ruf juru bicara dari Fraksi PKS.(ADV)
Baca juga berita lainnya di Google News
