Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Kabupaten Sidoarjo, yang kini menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan di Jawa Timur, memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Jenggala pada abad ke-11. Wilayah ini dulunya merupakan bagian dari kerajaan besar yang berperan penting dalam perekonomian dan perdagangan Nusantara.
Kerajaan Jenggala didirikan pada tahun 1042 M oleh Raja Mapanji Garasakan setelah perpecahan Kerajaan Kahuripan. Selama kepemimpinannya, Jenggala mencapai kejayaan, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Nusantara, Jenggala memiliki pengaruh ekonomi yang luas. Selain itu, posisinya yang strategis di sepanjang Sungai Porong menjadikannya pusat perdagangan yang ramai, memperkuat peran wilayah ini dalam hubungan dagang antarkerajaan.
Diperkirakan, pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Hal ini memperlihatkan bahwa Sidoarjo telah memiliki peran strategis sejak era kerajaan, jauh sebelum menjadi kabupaten mandiri seperti saat ini.
Menurut keterangan pemerhati budaya, Muhamad Wildan, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelola dan Informasi Publik Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan bahwa pada masa kolonial Hindia Belanda terjadi perubahan besar dalam struktur administratif Surabaya. “Dulu, wilayah Surabaya mencakup area yang lebih luas. Namun, kemudian dibagi menjadi dua: Surabaya dan Sidokare. Wilayah Sidokare inilah yang menjadi cikal bakal Kabupaten Sidoarjo,” jelas Wildan pada Rabu, (29/1/2025).
Ia menambahkan bahwa Adipati pertama Sidoarjo, Raden Tumenggung Notopuro atau R.T.P. Tjokronegoro I, memainkan peran penting dalam pemindahan pusat pemerintahan dari Surabaya ke Sidokare. Di bawah kepemimpinannya, berbagai infrastruktur mulai dibangun, termasuk alun-alun pertama Sidoarjo yang terletak di dekat Masjid Al-Abror, Jalan Kelurahan No. 1, Pekauman, Sidoarjo. “Alun-alun tersebut tidak sebesar yang kita lihat sekarang, tetapi menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan masyarakat saat itu,” tambahnya.
Momen bersejarah bagi Sidoarjo terjadi pada tanggal 31 Januari 1859, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan Staatsblad No. 6 yang secara resmi memisahkan Surabaya dan Sidokare menjadi dua entitas administratif. Namun, nama Sidokare dianggap kurang sesuai oleh masyarakat karena secara harfiah bermakna “ketinggalan.” Oleh karena itu, nama tersebut kemudian diubah menjadi Sidoarjo, yang berarti “jadi makmur.”
Perubahan nama ini menjadi titik awal perjalanan Sidoarjo sebagai kabupaten yang berkembang pesat. Dari warisan Kerajaan Jenggala hingga era kolonial, Sidoarjo terus menunjukkan eksistensinya sebagai wilayah yang berperan penting dalam perkembangan Jawa Timur.
“Momentum ini mengingatkan kita bahwa Kabupaten Sidoarjo tidak hanya memiliki masa depan yang cerah, tetapi juga sejarah panjang yang patut dibanggakan,” pungkas Wildan.
Sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan yang terus berkembang, Sidoarjo kini menjadi simbol kemajuan yang tetap menghargai dan menjaga warisan sejarahnya. (Gus)
