Jakarta – News PATROLI.COM –
BPJS Kesehatan kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga akhir 2024, Program JKN telah menjangkau 278,1 juta peserta, atau 98,45% dari total populasi. Capaian tersebut didukung dengan status Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih di 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota.
“BPJS Kesehatan hadir tidak hanya di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah pedalaman dan perbatasan. Kami memastikan setiap peserta, tanpa terkecuali, bisa mengakses layanan kesehatan yang layak,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/07/2025).
Salah satu terobosan signifikan adalah pengoperasian BPJS Keliling di 37.858 titik, dengan 940.158 transaksi layanan, serta kehadiran BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik pada 227 titik yang melayani 379.921 transaksi.
Kerja sama dengan fasilitas kesehatan juga terus diperluas. Dalam kurun waktu 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) meningkat 28% menjadi 23.682, sedangkan rumah sakit mitra naik drastis hingga 88%, dari 1.681 menjadi 3.162.
Untuk wilayah Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memadai (DBTFMS), BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung, mengirim tenaga medis, dan bekerja sama dengan faskes lokal di wilayah seperti Papua, NTT, Maluku, hingga Kalimantan Utara.
Di sisi digital, BPJS Kesehatan telah menghadirkan berbagai kanal layanan seperti Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA, VIKA, hingga BPJS Kesehatan Online melalui Zoom. “Inovasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan layanan cepat, mudah, dan praktis,” tambah Ghufron.
Pemanfaatan layanan digital juga tercermin dari 17,2 juta peserta yang telah menggunakan layanan telekonsultasi di 21.929 FKTP. Fitur i-Care JKN di aplikasi turut mempermudah tenaga medis dalam menelusuri riwayat kesehatan peserta.
Sementara itu, layanan antrean online, perpanjangan rujukan PRB, tebus obat kronis, serta informasi ketersediaan tempat tidur dan jadwal operasi semakin memperkuat upaya BPJS Kesehatan dalam menyederhanakan proses layanan.
Untuk meningkatkan kenyamanan peserta, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan enam Janji Layanan JKN: cukup dengan KTP/NIK, tanpa fotokopi, tanpa biaya tambahan, tanpa pembatasan hari rawat, ketersediaan obat, dan pelayanan ramah tanpa diskriminasi.
Dari sisi keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan kembali mencatat prestasi gemilang. Laporan keuangan 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk ke-11 kalinya berturut-turut. Aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun, dengan hasil investasi sebesar Rp5.395,6 miliar.
Selama 2024, tercatat 673,9 juta kunjungan pelayanan JKN atau rata-rata 1,8 juta per hari, menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
“Program JKN adalah bentuk gotong royong bangsa. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan,” tegas Ghufron.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, turut mengapresiasi capaian tersebut. Ia menyebut tahun 2024 sebagai titik penting dalam perjalanan JKN menuju fase maturitas. “Keberhasilan ini bukan sekadar angka, tapi tentang dampak riil terhadap keadilan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Kadir juga menegaskan bahwa prinsip tata kelola yang baik (good governance) tetap menjadi pijakan utama dalam pengelolaan program strategis nasional ini. Dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak, BPJS Kesehatan diyakini mampu terus menjaga amanah publik secara transparan dan bertanggung jawab. (Gus)
