Dugaan Terbitnya SPPT PBB di Atas Lahan Pengairan Jatim Wilayah PSDA Kencong Jember Menjadi Sorotan

banner 120x600
banner 336x280

Jember – NEWS PATROLI.COM –

Dugaan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di atas lahan milik Pengairan Provinsi Jawa Timur, yang berada di wilayah kerja Pengamat Sumber Daya Air (PSDA) Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuai banyak perhatian.

Kemunculan dokumen administrasi perpajakan pada lahan sempadan maupun aset pengairan tersebut dinilai berpotensi memicu tumpang tindih klaim penguasaan lahan di kemudian hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah bidang tanah di kawasan sempadan saluran irigasi serta aset pengairan wilayah Kencong diduga telah memiliki SPPT atas nama perorangan.

Padahal, secara regulasi, aset tanah pengairan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berstatus sebagai barang milik daerah (BMD) dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak pribadi tanpa melalui prosedur pelepasan aset yang resmi.

Saat dikonfirmasi, Umar Bazar selaku Kepala Pengamat Sumber Daya Air wilayah Kecamatan Kencong mengungkapkan bahwa terdapat lahan seluas kurang lebih 5 hektare yang diduga telah memiliki SPPT sejak ia mulai menjabat sebagai Kepala PSDA Kencong. Parahnya, ia belum melaporkan temuan dugaan munculnya SPPT di wilayahnya tersebut kepada pihak Balai Besar PSDA Provinsi Jawa Timur hingga saat ini. “Sebetulnya pihak provinsi belum tahu atas terbitnya SPPT, belum tahu,” jelas Umar Bazar.

Sementara itu, Turhadi selaku Kepala Pengamat PSDA Jatim wilayah Kabupaten Jember, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menuturkan bahwa dirinya tidak mengetahui masalah tersebut karena petugas di tingkat bawah tidak melaporkan keberadaan aset atau bekas sungai tersebut.

“Kalau kita sendiri tidak tahu, Pak, mana yang punya provinsi, mana yang diduga masuk kewenangan saya. Yang tahu kan di wilayah bawah. Kalau yang di bawah tidak melaporkan terkait adanya aset atau bekas sungai, kita kan tidak tahu. Seharusnya pihak wilayah Kencong melaporkan, dan kalau memang tahu di situ adalah aset provinsi, kita akan melakukan sosialisasi kepada pengelola untuk mengurus izin atau mematuhi aturan-aturan yang berlaku saat ini,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan SPPT di atas lahan negara kerap disalahartikan oleh oknum-oknum tertentu sebagai dasar penguasaan fisik lahan, bahkan berpotensi menjadi pintu masuk untuk pengajuan administrasi pertanahan lebih lanjut.

Oleh karena itu, ia mendesak instansi terkait, mulai dari pihak desa, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, hingga UPT Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) wilayah setempat, untuk segera melakukan verifikasi serta penertiban data.

Isu penertiban aset pengairan di wilayah selatan Jember belakangan ini memang tengah menjadi perhatian serius. Sebelumnya, Kantor Pertanahan (BPN) Jember bersama pemerintah kecamatan setempat juga sempat mendorong percepatan sertifikasi dan penataan aset milik pemerintah, termasuk jalan serta saluran irigasi, guna mencegah terjadinya alih fungsi maupun penguasaan lahan secara ilegal.

Pada hari yang sama, Jumat (20/11/2026), Penjabat (PJ) Kepala Desa Keting, Kecamatan Kencong, Marsudi, menjelaskan melalui sambungan seluler bahwa sekitar bulan April 2026, pihak psda Kencong sempat datang ke Kantor Desa Keting untuk mengadakan pertemuan dengan para pengguna bantaran Sungai Bondoyudo.

“Kalau tidak salah sekitar bulan April 2026, datang ke desa, mau mengadakan pertemuan dengan para pengguna Sungai Bondoyudo itu. Saya hanya mendengarkan saja dan memberikan pemahaman kepada warga, kalau sekiranya tanah itu memang betul-betul bagian dari wilayah Sumber Daya Air, ya mohon untuk diselesaikan atau dikoordinasikan dengan baik,” ujarnya.

Marsudi juga sempat menanyakan kelanjutan rencana pertemuan tersebut kepada Umar Bazar selaku Kepala Pengamat Sumber Daya Air Kecamatan Kencong. “Waktu itu Pak Bazar saya tanya, bagaimana tindak lanjut panjenengan ke desa? ‘Oh iya, Pak, nanti saya koordinasi dengan pusat, masih belum ada jadwal yang pas,’ begitu kata Pak Bazar. Dan sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Dan Mengenai SPPT, saya tidak tahu sama sekali, Mas,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah terkait, dalam hal ini Balai Besar SDA Provinsi, diharapkan segera mengambil tindakan tegas atas dugaan munculnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dimiliki oleh warga Desa Keting, Kecamatan Kencong, Jember, agar permasalahan ini tidak menjadi rumor yang berkepanjangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *