Sampang, NewsPATROLI.COM –
Seorang perempuan asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berinisial UH (35), diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Arab Saudi. Korban dijanjikan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan gaji Rp 6 juta per bulan, namun justru mengalami pelecehan hingga kekerasan fisik.
Ironisnya, selama bekerja di negara Timur Tengah tersebut, korban mengaku tidak pernah menerima gaji sebagaimana yang dijanjikan.
Kasus dugaan TPPO itu bermula pada Agustus 2026. Saat itu, seorang pria berinisial IN (52) menawarkan pekerjaan sebagai ART di Arab Saudi kepada korban.
Tergiur dengan tawaran gaji yang cukup besar, UH akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Namun, proses pemberangkatannya diduga dilakukan secara nonprosedural.
Korban diarahkan membuat paspor ziarah di Kantor Imigrasi Pamekasan dengan didampingi dua rekan tersangka berinisial H dan A.
Setelah dokumen paspor diperoleh, korban bersama IN berangkat menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta, korban dibawa ke sebuah apartemen di Bekasi dan diserahkan kepada seseorang berinisial L.
Selanjutnya, korban diterbangkan ke Arab Saudi bersama tiga orang lainnya.
Namun, sesampainya di negara tujuan, nasib korban justru tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan. Selama bekerja sebagai ART, UH diduga mengalami pelecehan dan kekerasan fisik. Sementara gaji yang dijanjikan sebesar Rp 6 juta per bulan tak pernah diterimanya.
Setelah beberapa bulan berada di Arab Saudi, UH akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia pada November 2026.
Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah informasi dugaan TPPO itu ramai diperbincangkan di media sosial.
“Korban kemudian mendatangi Polres Sampang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya,” kata Anang, Jumat (20/11/2026).
Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap IN di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.
Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya paspor, satu pak kartu nama jasa pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta satu bundel formulir pendaftaran dan surat izin suami atau istri untuk pemberangkatan pekerja migran.
Anang mengatakan, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
“Saat ini kami juga masih mengembangkan dugaan keterlibatan dua orang berinisial H dan A serta pihak lain yang berkaitan dengan proses pemberangkatan korban,” ujarnya.
Polisi juga mengungkap bahwa IN ternyata pernah terjerat perkara TPPO sebelumnya. Dengan demikian, tersangka tercatat sebagai residivis dalam kasus serupa.
Atas perbuatannya, IN dijerat Pasal 455 ayat (1) KUHP subsider Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun,” tegas Anang.














