Mojokerto – News PATROLI.COM –
Upaya pemenuhun target pembayaran PBB – P2 terus dilakukan oleh
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto dengan cara melakukan inovasi untuk mengoptimalkan pembayaran PBB pada tahun 2024 dengan Salah satu menjemput bola dengan membuka loket pelayanan pembayaran PBB di Pendopo Balai Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk mempermudah masyarakat yang ada di Desa.
Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Drs. Ardi Sepdianto, M.Si, menjelaskan bahwa Tujuan Bapeda membuka loket pembayaran langsung PBB – P2 ini untuk menaikan target Pendapatan Asli Daerah [ PAD ) Tahun 2024.
Dijelaskan oleh pria yang akrab disapa Pak Ardi ini, semua upaya dilakukan oleh Bapenda ini untuk meningkatkan PAD dengan cara menggenjot pendapatan di sejumlah potensi. ’’Kami optimistis dengan inovasi dan potensi yang ada, PAD tahun ini bisa meningkat dan tercapai. Bahkan kita yakin bisa terlampau,’’ kata Pak Ardi, Senin ( 23 / 09 / 2029 ).
Menurut Pak Ardi yang baru 4 hari lalu dilantik oleh Bupati Mojokerto, dr. Ikhfina Fahmawati. M. S.i, sebagai Kepala Bapenda, Ada sejumlah indikator keberhasilan pencapaian PAD sektor pajak daerah selama ini menjadikan pihaknya sangat optimistis jika target itu bisa tercapai, bahkan terlampaui, di antaranya dengan penerapan sejumlah inovasi yang ditelurkan selama ini.
Adapun Inovasi itu meliputi sistem informasi pajak daerah Online (Si Panjol), perluasan pembayaran pajak daerah melalui 17 channel pembayaran, penerapan polling desa bagi petugas pajak PBB di tingkat desa, penerapan e-SPPT PBB-P2 buku 45, inovasi dashboard pemantauan pajak daerah, pembayaran digital melalui Quick Response Indonesia Standart (QRIS), penerapan peta digital PBB-P2. ’’Termasuk, kami juga optimalkan sinergi dan bekerja sama dengan BPN, Kejaksaan Negeri, DPMPTSP, dispendukcapil, hingga Bank,’’ lanjutnya.
Selain itu, inovasi lain yang tengah digeber tak lain tersedianya regulasi pajak daerah, database pajak daerah yang memadai, peningkatan pajak daerah, optimalisasi penagihan pajak daerah, hingga monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah.
’’Selain menggandeng kejari melalui SKK untuk melakukan penagihan, secara langsung kami juga turun ke lapangan, ke beberapa lokasi tambang yang menunggak. Upaya-upaya ini kami lakukan sebagai komitmen menekan piutang pajak dan optimalisasi PAD,’’ tegasnya.
Selain itu, pemetaan sejumlah potensi untuk memperluas wajib pajak juga menjadi fokus Bapenda dalam optimalisasi PAD. (Fadhil Aarosyid)
