Bojonegoro, News PATROLI.COM
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro mengadakan sosialisasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri, Jumat (9/12/2022) malam di Hotel Aston Bojonegoro. Kegiatan sosialisasi ini sekaligus launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Bojonegoro.
Hadir dalam sosialisasi ini Kapolres dan Wakapolres Bojonegoro, Dandim 0813 Bojonegoro, Kapolsek dan Danramil se-Kabupaten Bojonegoro, perwakilan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala KPU Bojonegoro, Forkopimda, Camat, Ketua Partai Politik, Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro, dan anggota Sentra Gakkumdu Bojonegoro.
Ketua Bawaslu Bojonegoro, Mochammad Zaenuri, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar sebagai bentuk kesiapan dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyongsong pelaksanaan pemilu 2024. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan Bawaslu harus membentuk Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).
“Kita sudah terbentuk sejak Agustus tetapi menunggu launching oleh Bawaslu Provinsi dan baru saja dilaksanakan Senin (5/12/2022) malam di Surabaya,” kata Zaenuri.
Di samping itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan sosialisasi pencegahan netralitas ASN, TNI dan Polri mengingat waktunya sangat rawan dan harus bersinergi.
Zaenuri menegaskan bahwa semua pihak akan saling terkait. Adanya Sentra Gakkumdu ini diharapkan dapat melaksanakan pencegahan. Sehingga ketika tahapan pemilu jalan maka tidak dihadapkan dengan pidana pemilu. Ia menegaskan jika nanti terdapat pengawas Pemilu maupun penyelenggara teridentifikasi tidak netral atau mendukung salah satu pihak, kemudian masyarakat melaporkan ke DKPP, maka ada kemungkinan terburuk diberhentikan dari anggota Bawaslu.
“Itu sudah sesuai aturan. Bahkan misalkan ada Panwascam nanti yang tidak netral, sesuai dengan aturan regulasi juga bisa dilakukan pemberhentian. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu, Bersama rakyat awasi Pemilu,” tambahnya.
Sementara itu Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad dalam sambutannya menyampaikan setiap digelar pemilu harus dideteksi dari awal segala bentuk pelanggaran. Meskipun terdapat keluarga di kelembagaan atau pemerintahan, Kapolres berharap saat telah ditentukan nomor urut, harus berhati-hati.
