Banner Berdiri Dalam Berita 2
Banner Berdiri Dalam Berita 2
banner 700x256

Beberapa LSM dan Ormas Temuin Kadishub Sidoarjo untuk Cari Solusi Dugaan Pembakaran Lapak di Terminal Porong

Agus Sutopo
Beberapa LSM Dan Ormas Temuin Kadishub Sidoarjo Untuk Cari Solusi Dugaan Pembakaran Lapak Di Terminal Porong
Beberapa LSM dan Ormas Temuin Kadishub Sidoarjo untuk Cari Solusi Dugaan Pembakaran Lapak di Terminal Porong
banner 120x600
banner 336x280

Sidoarjo – News PATROLI.COM –

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (Ormas) yang mewakili para pedagang mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo. Selasa (17/9/2025). Mereka menemui Kepala Dishub, Benny Airlangga, untuk mencari solusi terkait dugaan penarikan iuran pedagang dan insiden pembakaran salah satu lapak pedagang di Terminal Porong.

Sandi, salah satu pedagang yang mengeluhkan kejadian tersebut, mempertanyakan motif di balik pembakaran lapak penjual ayam potong di lokasi tersebut. “Pembakaran lapak ini sangat merugikan kami, sampai-sampai pedagang tidak bisa berjualan. Kami juga ingin tahu siapa sebenarnya pengelola paguyuban PKL di dalam terminal,” ungkap Sandi.

Sandi juga menuding adanya intimidasi yang dilakukan oleh beberapa oknum yang diketahui bernama Yono, Sutris, dan Gareng terhadap para pedagang. Selain itu, ia menyoroti adanya penarikan retribusi dari para pedagang yang nilainya bervariasi setiap hari. “Retribusi Sabtu Rp12.000, Minggu Rp5.000, dan Selasa Rp12.000. Kami ingin tahu siapa yang mengelola uang ini dan untuk apa peruntukannya,” tambah Sandi.

Menanggapi keluhan tersebut, Benny Airlangga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya insiden pembakaran lapak pedagang karena belum ada laporan resmi yang masuk. “Kami memang hanya bertanggung jawab atas wilayah terminal, bukan pasar. Terkait para pedagang di Terminal Porong, kami akan segera mencari kejelasan mengenai siapa saja yang menempati area tersebut,” kata Benny saat ditemui di ruang kerjanya.

Baca juga : KPU Sidoarjo Gelar Media Briefing untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2024, Sekaligus Permintaan Maaf Pada Puluhan Wartawan

Benny juga menjelaskan bahwa di Terminal Porong memang terdapat banyak PKL yang mungkin membentuk perkumpulan atau paguyuban. Namun, ia menegaskan bahwa Dishub tidak terlibat dalam pengelolaan retribusi karena aturan terbaru mengharuskan adanya sewa yang saat ini masih dalam proses transisi.

“Kami berharap Terminal Porong, yang merupakan terminal besar, memiliki pengaturan yang jelas antara fasilitas terminal dan area bagi para PKL. Dalam waktu dekat, kami berencana menggelar pertemuan dengan para pedagang, paguyuban, LSM, dan media untuk mencari solusi atas masalah ini,” pungkas Benny.

Dengan adanya pertemuan yang dijadwalkan, diharapkan semua pihak dapat menemukan solusi yang adil demi kenyamanan pedagang dan pengunjung Terminal Porong. (Gus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *