Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Dalam upaya memperkuat penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur terus membangun kerja sama lintas sektor. Terbaru, BNNP Jatim menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah lembaga rehabilitasi, termasuk Yayasan PP Al Kholiqi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Sidoarjo yang dikenal aktif dalam layanan pemulihan bagi pecandu narkoba.
Penandatanganan kerja sama tersebut digelar di Kantor BNNP Jatim, Jalan Sukomanunggal No.55-56 Surabaya, pada Selasa (20/5/2025).
Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol. Awang Joko Rumitro, S.IK., M.Si., menyampaikan bahwa perang melawan narkoba membutuhkan sinergi dari semua elemen masyarakat.
“BNNP Jatim tidak bisa berjalan sendiri. Kami membangun sinergi dengan semua pihak, termasuk lembaga rehabilitasi, untuk menciptakan sistem penanganan yang terpadu,” tegas Brigjen Awang.
Ia menekankan bahwa kehadiran lembaga seperti Yayasan PP Al Kholiqi merupakan representasi dari peran aktif masyarakat dalam mendukung langkah pemerintah.
“Kehadiran Yayasan Al Kholiqi dalam kerja sama ini mencerminkan semangat dan rasa cinta terhadap negeri. Saya berharap ini menjadi langkah besar menuju Jawa Timur yang bersih dari narkoba,” lanjutnya.
Brigjen Awang juga mengingatkan agar lembaga mitra tidak hanya berorientasi pada keuntungan.
“Saya menghimbau kepada seluruh mitra rehabilitasi agar tidak semata-mata mengejar profit. Fokus kita adalah menyembuhkan para korban dan memulihkan mereka agar kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat,” tegasnya.
Pimpinan Yayasan PP Al Kholiqi, H. Abdul Kholik, menyambut baik kerja sama ini. Ia menyebut kemitraan dengan BNNP Jatim sebagai bentuk pengabdian untuk menyelamatkan generasi bangsa.
“Bagi kami, ini bukan hanya tentang formalitas, tapi sebuah panggilan jiwa,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Yayasan PP Al Kholiqi, Sayyid Abdullah, SH, menyampaikan bahwa kerja sama ini akan mendorong peningkatan kualitas layanan rehabilitasi, dengan pendekatan holistik berbasis medis, spiritual, dan sosial.
“Tidak boleh ada yang tertinggal dalam upaya pemulihan ini, terutama mereka yang berasal dari kelompok masyarakat marginal,” pungkasnya. (Gus)
