Hadir dalam Rakor, 168 orang meliputi koordinator tenaga ahli P3MD beserta jajaran ahli dan tenaga pendamping desa.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, rakor dan evaluasi ini dilakukan di awal tahun agar tahu letak kekurangannya. Terlebih, pendamping desa pasti sudah ada tugas dan fungsinya. Begitu pula program pemerintah berbasis desa yang dilakukan berdasarkan manajemen bottom up dan top down.
Harapannya, evaluasi 2022 bisa dilakukan di 2023. Adapun, program pemerintah yang menyasar desa harus didampingi penataan administrasi juga perencanaan.
Bupati Anna menegaskan, jangan sampai dana masuk desa, tapi tidak berdampak maksimal pada pengentasan kemiskinan, pembangunan, sektor ekonomi, atau yang berdampak pada peningkatan IPM.
Bupati juga menekankan perlunya memperbaiki tata pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong keterlibatan desa dalam pembangunan.
“Perlu menyisir, kira-kira desa mana yang memang PMD terlibat di dalam perencanaan maksimal. Ini perlu disisir. Pendamping desa harus mulai aktif dalam perencanaan desa. Buatkan desk sejauh mana pemdes melibatkan pendamping desa dalam mempersiapkan musrenbangdes,” pungkasnya.
Selain itu, mulai 2023 ini, Bupati Bojonegoro merevisi peraturan beasiswa. Semula 1 Desa 2 Sarjana, menjadi 1 Desa 10 Sarjana. Hal ini otomatis berdampak pada nilai positif pada desa.(eko/kmf)
