Mojokerto – News PATROLI COM –
Adanya kasus korupsi yang kerap kali menjerat beberapa Kepala Daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini ternyata mendapat perhatian khusus dari Anggota DPRD Provinsi Jatim H. Suwandy Firdaus, SE, SH, M. Hum, Hal ini mengacu kepada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal adanya 355 kepala daerah yang terjerat korupsi sejak 2010.
Menurut pria yang akrab disapa Abah Wandy itu, salah satu yang menjadi faktor adalah biaya politik yang begitu tinggi dalam tiap kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim ini juga menyampaikan beberapa hal merespon apa yang menjadi temuan ICW.
Sebagai pimpinan Partai di Kabupaten Mojokerto pihaknya berupaya mencegah praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sejak dari proses kandidasi.
“Proses kandidasi ini tentu kita melakukan, satu, pendaftaran yang tidak berbayar, kedua, tanpa mahar. Tapi itu baru sebagian ikhtiar untuk tidak terjadi high cost politic,”jelas Abah Wandy kepada media ini, Rabu ( 15 / 05 / 2024 ) di Kantor DPD Nasdem Kabupaten Mojokerto di Mangelo Sooko.
Anggota DPRD dari Dapil Jatim Mojokerto – Jombang ini juga menyebutkan bahwa ikhtiar itu tidak cukup. Menurutnya, kolaborasi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Itu utamanya dalam bidang pencegahan dengan memperkuat early warning system atau sistem peringatan dini kepada kepala daerah sehingga mereka tidak bertindak korup selama memimpin daerah masing-masing.
Selain itu, Abah Suwandy juga mengingatkan masyarakat yang justru cenderung permisif terhadap praktik politik uang dari para kandidat kepala daerah. Padahal pencegahan korupsi oleh kepala daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, tak cuma partai politik.
Bagi Anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim ini, kemandirian partai politik bukan saja menjadi urusan negara lewat pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengajak semua elemen untuk membongkar akar politik biaya tinggi, salah satunya membuka mata atas praktik pendonasian dari pengusaha yang dibuat lebih transparan dan akuntabel.
Ternyata Ini Tujuannya, “Kemandirian (partai politik) juga ketika iuran anggota jalan. Di kita serba nanggung, subsidi negara kecil, sumbangan dibatasi. Sehingga yang ada satu sama lain kucing-kucingan dan cenderung hipokrasi,” lanjut Abah Suwandy mengakhiri pembicaraannya. ( Ririn Fadillah / Kartono)
Baca juga berita lainnya diGoogle News
