Yogyakarta – News PATROLI.COM –
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar Kunjungan Kerja Insan Pers Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 dengan tema “Dari Wartawan untuk Wartawan: Jurnalisme Adaptif dan Inovasi Digital untuk Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Code Yogyakarta)”. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Darmo, Yogyakarta, Jawa Tengah, Kamis (6/11/2025), diikuti lebih dari seratus insan pers dari berbagai media cetak, elektronik, dan online di Kabupaten Sidoarjo.
Acara ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo, dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, serta menghadirkan dua narasumber nasional, yakni Dr. Rosita Niken Widiastutik, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Dewan Pers, serta Farida Dewi Maharani, Plt. Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi insan pers Sidoarjo untuk memperluas wawasan tentang jurnalisme di era digital sekaligus memahami peran media dalam pelestarian lingkungan. Dengan memilih Studi Kasus Code Yogyakarta, kegiatan ini juga mengangkat praktik jurnalisme berbasis komunitas yang mengedepankan kolaborasi dan inovasi dalam mengabarkan isu-isu lingkungan secara konstruktif.
Dalam paparannya, Dr. Rosita Niken Widiastutik menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang secara konsisten mendukung peningkatan kapasitas jurnalis daerah. Menurutnya, di tengah derasnya arus transformasi digital dan disrupsi teknologi, insan pers harus mampu menyesuaikan diri tanpa meninggalkan prinsip dasar etika jurnalistik.
“Insan pers wajib selalu adaptif, mengikuti tren teknologi dan berbagai platform media baru. Namun di atas semua itu, kepercayaan publik tetap menjadi prioritas utama,” tegas Niken.
Ia menjelaskan bahwa untuk menjaga eksistensi di tengah disrupsi digital, media massa perlu menempuh langkah strategis yang mencakup lima aspek utama: kolaborasi, diversifikasi, peningkatan kualitas, optimalisasi kecerdasan buatan (AI), dan pemahaman audiens.
Menurutnya, kolaborasi dapat dilakukan dengan memperluas jejaring kerja sama antarmedia dan pemanfaatan sumber daya bersama, sementara diversifikasi produk jurnalistik menjadi langkah penting untuk menyesuaikan diri dengan tren konsumsi informasi yang terus berubah.
“Media tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu format. Perlu inovasi dalam menyajikan konten visual, audio, dan interaktif agar tetap relevan bagi masyarakat,” paparnya.
Selain itu, Niken juga menyoroti pentingnya etika penggunaan kecerdasan buatan (AI) di dunia jurnalistik. Ia menegaskan bahwa Dewan Pers telah menerbitkan pedoman penggunaan AI yang bertanggung jawab, agar teknologi ini tidak disalahgunakan dalam produksi berita maupun manipulasi konten.
Sementara itu, Farida Dewi Maharani, Plt. Direktur Ekosistem Media Kementerian Komdigi RI, mengingatkan tentang tantangan besar yang dihadapi ruang digital saat ini. Menurutnya, maraknya konten negatif seperti pornografi, judi online, hoaks, dan ujaran kebencian menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kami sedang melakukan pemetaan dan penindakan terhadap konten-konten negatif di berbagai platform media sosial. Tujuan kami adalah menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat, aman, dan produktif,” ujar Farida Dewi.
Farida menambahkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini menjadi dasar hukum untuk melindungi anak-anak dan kelompok rentan dari paparan konten berbahaya di dunia maya.
Ia juga menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik (PSE) seperti Facebook, Instagram, dan TikTok diwajibkan untuk melakukan pembersihan konten negatif secara mandiri sebelum pemerintah melakukan tindakan pemblokiran atau take down.
“Kami mendorong partisipasi masyarakat melalui platform aduankonten.id, di mana setiap laporan yang masuk akan mendapat tiket pelacakan untuk memantau proses penanganannya,” jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, dalam sambutannya menilai kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan insan pers. Menurutnya, jurnalisme bukan hanya sarana penyebaran informasi, melainkan instrumen perubahan sosial yang mampu menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik.
“Jurnalisme bukan hanya tentang memberitakan peristiwa, tetapi juga menggerakkan perubahan positif di masyarakat,” ujarnya.
Abdillah menambahkan, media memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Ia berharap insan pers Sidoarjo terus berperan aktif dalam mengawal pembangunan daerah, terutama dalam isu lingkungan yang kini menjadi perhatian global.
“Kegiatan semacam ini perlu dilanjutkan agar wartawan semakin profesional, berintegritas, dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini tidak sekadar agenda pembelajaran lapangan, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem media yang sehat, adaptif, dan inovatif.
“Kami ingin insan pers Sidoarjo terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik,” ujar Eri.
Ia juga menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan lahir semangat baru bagi para jurnalis untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat jejaring kerja, dan berinovasi dalam menyampaikan isu-isu pembangunan, sosial, dan lingkungan hidup kepada masyarakat.
Dengan semangat “Dari Wartawan untuk Wartawan”, kegiatan kunjungan kerja insan pers Kabupaten Sidoarjo di Yogyakarta ini menjadi wujud nyata dari kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran jurnalisme di era digital, jurnalisme yang tidak hanya informatif dan adaptif, tetapi juga peduli pada pelestarian lingkungan dan kemajuan peradaban bangsa. (Gus)
