Mojokerto – News PATROLI.COM –
Untuk mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur Dalam semangat membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di Pendopo Graha Majatama, Kamis (27/3/2025).
Acara Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran ( TA ) 2026 ini diawali sambutan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Mojokerto Drs. H. Bambang Eko Wahyudi, M.Si, yang mengatakan bahwa Tujuan Musrenbang ini adalah untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah, termasuk rencana kerja tahunan dan program yang akan menjadi fokus utama di tahun anggaran berikutnya.
Dijelaskan oleh pria yang akrab disapa Abah Bambang ini bahwa Musrenbang juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Musrenbang kata Abah Bambang merupakan forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara sesuai dengan kepentingannya dengan turut mengikutsertakan masyarakat.
Sedangkan beberapa tujuan Musrenbang daerah, antara lain:
Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan lintas Desa;
Menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan rencana pemerintahan daerah di tahun selanjutnya;
Memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat;
Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Mengurangi angka kemiskinan;
Memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat;
Memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah memperhatikan perspektif gender dan anak-anak
Sementara itu Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, dalam sambutannya mengatakan bahwa pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengakselerasi transformasi daerah menuju pusat pemerintahan baru.
Kegiatan ini kata Gus Barra merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan.
Dalam kesempatan itu Gus Barra juga menekankan perlunya kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah provinsi, hingga kementerian pusat guna mengoptimalkan alokasi dana pembangunan dari berbagai sumber seperti APBN, APBD provinsi, hingga tugas pembantuan.
“Dalam kesempatan ini Saya mengajak seluruh Kepala Perangkat Daerah agar proaktif mengusulkan program prioritas kepada kementerian dan pemerintah provinsi. Usulan harus selaras dengan arah kebijakan nasional maupun prioritas Jawa Timur,” pinta Bupati Gus Barra.
Bupati Gus Barra juga menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD ini memetakan lima isu strategis utama, yakni kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi dan infrastruktur, reformasi tata kelola pemerintahan, serta mitigasi lingkungan dan bencana. Salah satu perhatian utama adalah layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, penanganan stunting, serta penataan infrastruktur berbasis teknologi.
Dalam kesempatan itu Gus Barra juga menekankan adanya Transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang andal dan adaptif terhadap disrupsi informasi.
Untuk itu kata Gus Barra, Sebagai upaya mencapai visi daerah yang maju, adil, dan makmur, Pemkab Mojokerto merumuskan empat misi pembangunan bertajuk Catur Abhipraya Mubarok. Misi tersebut akan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan 2025-2029, yang selaras dengan 19 sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan Rancangan tema RKPD Tahun 2026 adalah “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.
Sedangkan Tema ini kata Bupati Gus Barra diurai dalam empat prioritas pembangunan, mulai dari penguatan SDM, pengurangan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, hingga digitalisasi layanan publik.
Sedangkan Penyelarasan tema pembangunan Mojokerto juga mengacu pada tema nasional yakni Inovasi Industri Hilirisasi dan Berkelanjutan, serta tema RKPD Provinsi Jawa Timur, “Percepatan Transformasi Ekonomi dan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Ditekankan pula oleh Bupati Gus Barra bahwa Musrenbang RKPD 2026 juga menekankan pentingnya menampung aspirasi masyarakat dari berbagai forum, termasuk Musrenbang kecamatan, konsultasi publik, serta masukan dari DPRD dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Bupati termuda di Jawa Timur ini juga mengingatkan bahwa perangkat daerah wajib merasionalisasi belanja dengan memprioritaskan kebutuhan wajib dan mendesak, serta mengoptimalkan sumber pembiayaan lain di tengah keterbatasan fiskal.
Sehingga dengan pijakan yang kuat dari hasil Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto optimis mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan mampu menciptakan pusat pemerintahan baru yang berdaya saing dan tepat guna. (Ririn Fadillah/ ADV ) .
