Banner Berdiri Dalam Berita 2
Banner Berdiri Dalam Berita 2
banner 700x256

Hadapi Kekeringan, BPBD Bondowoso Ajukan Tambah Bantuan Sumur Bor

Didik Budiharto
Hadapi Kekeringan BPBD Bondowoso Ajukan Tambah Bantuan Sumur Bor E1700391619547
banner 120x600
banner 336x280

Bondowoso – News PATROLI.COM –

Tahun depan, Pemkab Bondowoso melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengupayakan penambahan bantuan sumur di sejumlah titik yang membutuhkan. Tujuannya, agar tahun depan tidak ada lagi pendistribusian air bersih ke wilayah kekeringan dengan adanya titik-titik sumber air yang dibangun.

Kalaksa BPBD Bondowoso Mahfud Junaedi mengatakan bahwa upaya tersebut tentu akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada. Jika tahun ini pembangunan sumur bor rampung di dua desa, yakni Desa Kladi dan Purnama. Maka tahun depan setidaknya ada penambahan.

” Jadi target kita sebetulnya dari sekian dusun yang ada itu, sekian titik yang ada ke depannya itu bisa kita tuntaskan. Itu pun tergantung dengan kemampuan anggaran kita, ” katanya, Minggu (19/11/2023).

Selain tergantung dengan kekuatan anggaran, pembangunan sumur bor juga menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Pasalnya, tim Geo listrik melakukan penelitian sumber air selama musim kemarau.

” Karena tidak efektif kalau dibangun saat musim hujan. Kalau datang kemaeau bisa kering lagi, ” ungkapnya.

Baca juga : Jelang Lebaran, DWP RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso Berbagi Rezeki

Menurutnya, banyak desa yang mengusulkan bantuan sumur bor. Bahkan, dorongan untuk menambah kuota tersebut juga datang dari mitra komisi DPRD.

” Tapi kita hanya bisa memberikan data secara prioritas. Misalnya dari 10 titik yang menjadi tugas kami mana yang paling utama dulu sehingga nanti berkelanjutan, ” lanjutnya.

Apalagi, pengeboran sumur mata air membutuhkan anggaran tidak sedikit. Mahfud menyebut, satu titik sumur bir bisa menelan anggaran sekitar 100 jutaan.

” Ini biaya geo listriknya sangat mahal, ” imbuhnya.

Tak heran jika BPBD harus menggandeng perguruan tinggi yang memiliki alat dan sertifikasi resmi, seperti Universitas Brawijaya Malang juga Universitas Jember.

” Jadi memang ada standarnya tidak semua orang atau kelompok boleh itu tapi mereka yang sudah punya sertifikasi yang sudah punya lolos izin, ” pungkasnya. (Roesdi/Didik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *