Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, adanya kegiatan ini untuk merumuskan RPD dan RKPD. Yakni, terkait apa yang ketinggalan dan perlu diracik dari masukan dan saran untuk berbagai bidang. Misal dari mandatori pendidikan, kesehatan, serta terkait Dana Desa. Sifat mandatori ini yang harus diutamakan.
“Selain itu yang juga perlu diutamakan ialah kebijakan yang langsung ber-impact pada masyarakat. Untuk itu kami sengaja mengundang media. Ini terkait kemiskinan dan silpa. Kita menganalogikan dengan mangkuk. Setiap kebijakan harus direncanakan dengan baik agar mangkuk ini tidak melimpah airnya dan menjadi sia-sia,” jelasnya.
Baca Juga:Lantik Kades PAW Prangi Padangan, Bupati Bojonegoro: Segera Lanjutkan Pembangunan
Pemkab, lanjut Bupati Anna juga merencanakan percepatan pelayanan dalam menindaklanjuti kebencanaan. Dalam hal ini, mendorong percepatan BPBD menjadi Dinas agar cakupan penanganan lebih luas. Hal ini berkaitan dengan wilayan bantaran Sungai Bengawan Solo yang sering terjadi longsor.
Bupati mengajak seluruh pihak dengan rasa tanggung jawab dan integritas memberikan masukan agar perencanaan maksimal. Sehingga nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Pemkab Bojonegoro Ajak Warga Kenali Kanker pada Anak, Terapkan Pola Hidup CERDIK
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan, tujuan FKP ini ialah untuk menjaring aspirasi masyarakat tahap awal dan bertujuan menyerap saran dan masukan. Baik itu dari masyarakat, maupun dari stakeholder terkait.
“Masukan tersebut sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPD dan ranwal RKPD 2024,” paparnya. (*)
