“Program pengendalian inflasi daerah berdasarkan strategi pemerintah pusat yang telah dijalankan yaitu pembentukan BUMD Pangan yang direalisasikan melalui Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri,” ujar Anwar Mukhtadlo.
Dia melanjutkan, BUMD ini dalam rangka memberikan manfaat bagi perekonomian daerah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah sentra produksi padi di Jawa Timur. Serta untuk meningkatkan PAD. BUMD ini berupa perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang usaha sebagai penyedia, distributor, dan retailer.
Pemkab Bojonegoro juga telah bekerja sama dengan Bulog dalam pembentukan Satgas Pangan. “Tak hanya bersinergi dengan Bulog, Pemkab juga melibatkan Polres dan Kodim dalam rangka memonitor ketersediaan distribusi dan fluktuasi harga 12 bahan pokok,” tegasnya.
Selaras dengan itu, lanjutnya, adanya Program Petani Mandiri (PPM) sangat berdampak. Selama 4 tahun, PPM telah diberikan kepada 1.563 poktan (kelompok tani) dengan jumlah anggota 187.061 petani. Sebab, pertanian ialah sektor penting pengendalian inflasi sebab 39 persen masyarakat Bojonegoro berprofesi petani.
Selain itu, masih ada program Kartu Pedagang Produktif (KPP), pemberian stimulan bagi BUMDesa yang bergerak di sektor pertanian sebesar Rp100 juta untuk pembelian hasil pertanian, merevitalisasi 11 pasar daerah dan 68 pasar desa. Hal tersebut didukung infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi. Realisasi peningkatan jalan rigid beton hingga 2022 sepanjang 513,1 Km.
Selain itu, di bidang infrastruktur, ada pembangunan Jembatan Kanor Rengel (220 m) dan Jembatan Terusan Bojonegoro Blora (220 m). Sampai 2022, sebanyak 85 jembatan baru terbangun. Total ada 610 jembatan kondisi baik. Pembangunan dan peningkatan kondisi jembatan ini juga untuk menunjang kelancaran distribusi.
Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan produksi pertanian, dilakukan pula peningkatan infrastruktur irigasi melalui waduk, embung tanah solo valley, dan embung tanah desa. Realisasi kinerja irigasi sebesar 78,80 persen.
“Kegiatan lain untuk mendukung penanganan inflasi juga melalui pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus,” pungkasnya.
Perlu diketahui, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus.(eko/*)
