Mojokerto – News PATROLI.COM –
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari yang akrab disapa Ning Ita, memberikan apresiasi kepada para pemenang PPID Award Kota Mojokerto Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota, didampingi Pelaksana Harian Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Elis Yusniyawati, dalam rangkaian upacara peringatan Hari Jadi ke-107 Kota Mojokerto yang digelar di Alun-Alun Wiraraja, Jumat (20/6/2025).
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Informatif, Terbaik I diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan skor 962. Posisi Terbaik II ditempati oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) dengan skor 953, disusul oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) sebagai Terbaik III dengan nilai 940 yang mana Piagam Penghargaan dari Walikota Ning Ita langsung diterima oleh Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Mojokerto Choirul Anwar, SH, M.Si, saat puncak peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto ke 107 Tahun 2025 di Alun – Alun Kota Mojokerto.
Sementara itu, sebagai Kelurahan Informatif, Terbaik I berhasil diraih oleh Kelurahan Wates dengan skor tertinggi, yakni 1.002. Disusul oleh Kelurahan Magersari sebagai Terbaik II dengan skor 883, dan Kelurahan Kedundung sebagai Terbaik III dengan nilai 858.
“Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat seluruh perangkat daerah dan kelurahan untuk semakin responsif terhadap kebutuhan informasi publik dan menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto,” tegas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.
Proses penilaian PPID Award Kota Mojokerto Tahun 2025 ini dilakukan secara ketat oleh tim dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, mulai dari verifikasi dokumen hingga visitasi faktual yang turun langsung ke instansi dan kelurahan untuk menilai keterbukaan informasi publik secara menyeluruh.
Sebagai informasi, pada tingkat Provinsi Jawa Timur, sejak tahun 2021, Kota Mojokerto telah menunjukkan konsistensi dalam keterbukaan informasi. Diawali dari peringkat keempat pada 2021 dan 2022, dan berhasil mencapai posisi puncak pada 2023 dan mempertahankannya pada 2024.
“Keterbukaan informasi adalah wujud dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Saya bangga kepada seluruh OPD dan kelurahan yang telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan transparan. Semoga prestasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif,” tambah Ning Ita.
Prestasi ini semakin mengukuhkan Mojokerto sebagai kota yang unggul dalam transparansi dan tata kelola informasi publik di Provinsi Jawa Timur.
Ditempat terpisah Kepala Dinsos PPPA Kota Mojokerto Choirul Anwar menjelaskan keberhasilannya Dinas yang ia pimpin meraih juara Sebagai Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) ini tak lepas dari program kerja dari Dinas Sosial PPPA Terjadap 31 layanan aduan yang telah dibuka di MPP Gajah Mada tahun lalu.
Yang mana Layanan aduan yang dibuka di MPP Gajah Mada ini juga tidak serta merta menghapus layanan yang dibuka di kantor Dinsos PPPA Kota Mojokerto yang beralamat di Jl. Benteng Pancasila No.25, Balongsari, Kecamatan Magersari.
Sebab, Selain di MPP Gajah Mada masyarakat yang datang ke kantor Dinsos PPPA Kota Mojokerto juga tetap kita layani.
Sedangkan layanan di MPP Gajah Mada ini bertujuan untuk memberikan solusi cepat terhadap berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya 31 layanan aduan ini, masyarakat Kota Mojokerto dapat dengan mudah menyampaikan keluhan, mendapatkan informasi, serta mengajukan bantuan yang diperlukan.
Pria yang akrab disapa Pak Anwar ini dengan adanya layanan Dinsos jadi satu di MPP Gajah Mada ini masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan pemberdayaan lainnya. Ini adalah langkah nyata kami untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan layanan terbaik.
Selain menerima aduan, petugas dari Dinas Sosial PPPA juga siap memberikan konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya layanan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah sosial serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. ( Ton )
