Badung, News PATROLI.COM –
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Penjabat Menko Marves, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau proyek infrastruktur penanganan abrasi di kawasan pesisir Pantai Kuta, Legian, dan Seminyak senilai Rp200 miliar. Proyek strategis nasional itu bertujuan melindungi garis pantai ikonik Bali dari ancaman abrasi dan erosi akibat perubahan iklim.
Usai meninjau proyek tersebut, AHY bersama Gubernur Bali Wayan Koster melanjutkan kunjungan ke Kawasan Batu Lumbang, Kuta, Senin (13/10), dalam rangka kegiatan Green Infrastructure Initiative (GII) – Waste Clean Up. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman melalui GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) untuk memperkuat pembangunan infrastruktur hijau dan berkelanjutan.
Menko AHY menegaskan, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan tidak boleh dipertentangkan. “Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan alam. Tanpa itu, kita kehilangan identitas Bali sebagai pulau yang hijau, bersih, dan berbudaya,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, AHY bersama rombongan melakukan penanaman mangrove serta membersihkan kawasan pesisir dari sampah plastik. Ia menilai langkah kecil seperti ini memiliki dampak besar bagi keberlanjutan lingkungan. “Mangrove bukan hanya simbol pelestarian, tetapi juga nature-based solution—solusi alami dalam menghadapi perubahan iklim,” jelasnya.
Menurutnya, ekosistem mangrove terbukti mampu menyerap karbon hingga 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan tumbuhan darat lainnya serta berperan penting dalam mencegah abrasi pantai. “Menanam mangrove berarti melindungi masa depan pesisir, sekaligus menjaga sumber penghidupan masyarakat nelayan,” katanya.
Selain aspek ekologis, AHY juga menyoroti potensi ekonomi mangrove. Ia mencontohkan kelompok ibu-ibu nelayan di sekitar kawasan yang berhasil mengembangkan berbagai produk turunan mangrove, seperti makanan ringan, minuman, hingga kerajinan tangan bernilai ekspor. “Inilah bukti bahwa pelestarian alam bisa berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujarnya.
Terkait isu tata ruang dan pembangunan pesisir, AHY menegaskan pentingnya penegakan aturan agar pembangunan tidak merusak lingkungan. “Jika tata ruang diabaikan, dampaknya bisa fatal mulai dari banjir, abrasi, hingga kerusakan infrastruktur. Karena itu, tata ruang harus menjadi panglima pembangunan,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang proaktif dalam mendorong program infrastruktur hijau dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. AHY menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra internasional untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.
“Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Setiap langkah kecil, seperti menanam mangrove, adalah investasi besar bagi masa depan bumi,” tutup AHY. (Dedy)
