Lampung Utara – News PATROLI.COM –
Pemerintah Desa Sri Agung,Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung utara, Gelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), guna menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk tahun 2024.
Acara tersebut bertempat di Aula kantor desa sri agung senin 15/01/2024 kemarin. Dihadiri Camat Sungkai Jaya. Desputra Adami.SH, Kades Sri Agung, Hi. Amirudin. SH. Kasi Kesra, Nasiha Vicu Irawan,S,Sos/Pendamping Desa, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD, perangkat desa ,serta tokoh masyarakat dan masyarakat calon penerima BLT tersebut.
Kepala desa sri agung Amirudin menyampai kan ucapan terimakasih kepada semua baik dari kecamatan, dari Polsek, pendamping kecamatan ,aparatur desa , BPD serta masyarakat, yang telah hadir dalam acara Musdesus hari ini. Jelasnya, Selasa (16/01/224).
Lanjudnya, BLT DD tahun ini 2024 berkurang dari tahun 2023, dari 50 KPM, Menjadi 40 KPM, ini sesuai dengan peraturan atau petunjuk dari pemerintah pusat ,hal itu sesuai dengan intruksi mengangarkan maksimal 25% persen, jadi dalam hal ini kami memutuskan penerima KPM sebayak 40 KPM, Ucapnya.
Amir menegaskn, dalam menetap kan KPM BLT DD th 2024 ini harus betul-betul sesuai dengan keteria dan tidak boleh tumpang tindih, diantara keteria tersebut:
- keluarga miskin yg berdomisili di desa bersangkutan,dan di utama kan untuk keluarga miskin ekstrim.
- Keluarga yg terdapat angota keluarga rentan sakit menahun/kronis.
- Keluarga dengan rumah tangga tunggal lanjut usia.
- keluarga yg terdapat angota keluarga di fabel .
Kreteria tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ektrimdengan peraturan perundang undangan yg berlaku BLT DD di alokasikan maksimal 25% persen dari total pagu dana desa. tegas nya.
Ditempat yang sama Camat Sungkai Jaya, Desputra Adami. SH., menyampai kan di tahun 2024, BLT DD di fukuskan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan peraturan kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, tuturnya.
Dia nenegaskan kepada KPM bahwa jangan sampai masih ada orang yang kurang mampu yang terlupakan pada saat pendataan dan juga tidak masuk dalam data DTKS, maka masih besar peluang di musyawarahkan sekarang, Jangan sampai dikemudian hari ada warga desa yang merasa miskin namun tidak terfasilitasi Sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari.
(Heriyadi saputra)
