Bojonegoro, Nesw PATROLI.COM
Pemkab Bojonegoro melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) menghibahkan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan gedung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Selasa (6/9/2022). Penyerahan secara simbolis dilaksanakan di Gedung Aula KPUD Lt 2, JL. Hos Cokroaminoto. Hibah ini sebagai bentuk penguatan pembangunan demokrasi di Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari empat KPU Kabupaten/Kota yang memiliki gedung pribadi. Tiga kabupaten lainnya yaitu KPU Sampang, KPU Jombang, dan KPU Nganjuk.
Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam mengatakan, hari ini merupakan momentum spesial, karena pihaknya hadir langsung ke Bojonegoro. Sebab, tidak banyak KPU di daerah, pemerintah daerahnya memberi perhatian.
“KPU Jawa Timur di 38 Kabupaten/Kota, ini baru yang ke empat kita memiliki gedung pribadi. Di antaranya KPU Sampang, KPU Jombang, KPU Nganjuk dan Bojonegoro menjadi yang ke empat,” ujarnya.
Choirul menerangkan, kota lain seperti Blitar, Pamekasan dan Trenggalek masih dalam proses. Untuk itu, bagi yang sudah memiliki tanah dan gedung secara riil yaitu di KPU Bojonegoro, akan disiarkan kepada seluruh jajaran KPU, mulai pusat atau 514 satker di Indonesia. Kabar ini juga akan disampaikan pada media-media rekan agar bisa menjadi contoh, bahwa Bojonegoro bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk ikut berperan aktif membantu KPU dalam rangka perbaikan demokrasi di Kabupaten Bojonegoro.
“Kegiatan ini kita riliskan di media rekan Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Anna (Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, red), kepada Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif atas kerja luar biasa untuk membantu kami pihak yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pembangunan demokrasi di Bojonegoro,” katanya.
Pihaknya berharap, proses sinergisitas antara KPU dengan pemerintah daerah terus berlanjut. Selain itu, proses perbaikan demokrasi juga menjadi salah satu instrumen pemda untuk meningkatkan kualitas pembangunan khususnya di Bojonegoro.
Choirul menjelaskan, salah satu instrumen bagi pengusaha atau investor untuk masuk ke suatu daerah dengan melihat kondisi demokrasi di daerah tersebut. Semakin bagus indeks demokrasi khususnya di bojonegoro, Choirul berharap ke depan semakin banyak investor dan pengusaha yang kemudian datang dan memberikan investasinya untuk bojonegoro.
“Tentu arahnya untuk perbaikan dan kesejahteraan masyarakat bojonegoro,” imbuhnya.
