Badung, News PATROLI.COM –
Dalam rangka Upaya Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan berbasis digital terus diperkuat. Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Ibram Agus Sakti, S.T., melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk menjajaki kerja sama pengembangan sistem digitalisasi layanan publik.
Dalam kunjungan yang diterima langsung oleh Kepala DPM-PTSP Kabupaten Badung, Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, S.T., M.T., beserta jajarannya itu, rombongan Pemkot Kendari mempelajari langsung penerapan inovasi pelayanan terpadu dan sistem digital yang menjadikan MPP Badung sebagai salah satu proyek percontohan nasional dengan 31 instansi dan 152 jenis layanan.
Wali Kota Kendari menilai sistem digital yang diterapkan MPP Badung bisa menjadi inspirasi dalam mempercepat transformasi pelayanan di Kendari.
“Kami ingin menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi. MPP Badung memberikan banyak pelajaran berharga yang akan kami adaptasi sesuai kebutuhan daerah,” ujar Wali Kota Siska Karina Imran, Jumat (24/10/2025).
Selain meninjau layanan unggulan seperti sistem antrean digital dan layanan Pakta Integritas, rombongan juga mempelajari strategi MPP Badung dalam mendistribusikan pelayanan hingga tingkat kelurahan, yang terbukti mampu memangkas waktu dan biaya bagi masyarakat.
Kepala DPM-PTSP Badung, Dr. I Made Agus Aryawan, mengungkapkan bahwa seluruh sistem digital MPP dikembangkan secara mandiri oleh tim internal, dilengkapi tiga lapis sistem cadangan untuk menjaga keamanan dan keandalan data. Ia juga menyampaikan komitmen untuk berbagi aplikasi dan pengetahuan kepada Pemkot Kendari tanpa biaya.
“Kami siap berkolaborasi dengan daerah lain, termasuk Kendari, untuk memperluas manfaat digitalisasi pelayanan publik,” Paparnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Kendari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, dan berintegritas, guna meningkatkan kepercayaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. (Dedy)
