Sidoarjo – News PATROLI.COM –
Pengerjaan proyek plengsengan atau saluran irigasi di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi dan terkesan asal-asalan. Menanggapi hal ini, Kamis (8/8/2024). Ketua LSM Amanat Undang-Undang (AUU), Hariadi, yang akrab disapa Hari Banteng, berencana untuk segera menemui Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi kebenaran informasi terkait proyek tersebut.
Sebelumnya, proyek ini menuai perhatian karena tidak adanya papan nama proyek dan alat pengaduk material (molen) di lokasi pengerjaan. Pasca menjadi viral, pihak kontraktor baru mendatangkan mesin molen beberapa jam setelah proyek tersebut ramai dibicarakan di media sosial. Lokasi proyek berada di Desa Candipari, RT 12 RW 5, Kecamatan Porong, Sidoarjo.
Hari Banteng menegaskan bahwa pengerjaan proyek yang asal-asalan sangat disayangkan. “Pemasangan pondasi seharusnya dilakukan di tanah yang kering, bukan di lahan yang tergenang air seperti itu,” ujarnya kepada wartawan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pemasangan batu kali, dasar seharusnya dilapisi dengan sirtu (campuran pasir dan batu) sebelum diberikan campuran semen. “Mulai dari awal, pengerjaan proyek ini tidak menggunakan molen untuk mencampur material, sehingga campurannya tidak bisa merata. Baru setelah viral, mesin molen didatangkan, padahal pekerjaan sudah mencapai 50%,” ungkapnya.
Hari Banteng juga mengkritik kondisi pondasi yang masih tergenang air saat pemasangan batu, dan banyaknya lubang yang tidak terisi dengan sempurna oleh campuran semen. “Harusnya dilakukan pengeringan terlebih dahulu sebelum pemasangan batu. Mana bisa kuat kalau dikerjakan seperti itu,” pungkasnya.
Sementara itu, seorang warga sekitar, SM (49), yang enggan menyebutkan nama aslinya, mengungkapkan rasa kecewanya. “Kami senang dengan adanya pembangunan plengsengan ini, tetapi kalau kualitasnya asal-asalan, tentu sangat disayangkan. Percuma saja dibangun, nanti belum setahun sudah ambrol, buang-buang anggaran saja,” ujarnya.
SM berharap pengerjaan proyek ini, maupun proyek lainnya, dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, ia juga mengharapkan adanya transparansi agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui proses pembangunan tersebut.
Polemik ini semakin menambah daftar panjang kritik terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah yang kerap kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Transparansi dan pengawasan ketat menjadi harapan banyak pihak agar anggaran yang digunakan benar-benar membawa manfaat maksimal bagi masyarakat. (Gus)
