“Semoga dengan rentang waktu empat bulan hingga Desember ini, angka stunting di Bojonegoro dapat mengalami penurunan kembali,” tuturnya.
Baca Juga:Bapenda dan DPMD Bojonegoro Dampingi Desa Deteksi Dini dalam Pelunasan PBB
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro Heru Sugiharto mengatakan rapat koordinasi penyusunan pelaporan TPPS di Bojonegoro bertujuan memfasilitasi penyusunan laporan dengan pendampingan oleh BKKBN Jawa Timur. Selain itu mengidentifikasi program percepatan penurunan stunting dari berbagai OPD dan lintas sektoral.
“Sekaligus memastikan capaian indikator percepatan penurunan stunting di Bojonegoro sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 dapat terukur,” ungkapnya.
Heru menambahkan sesuai data Dinas Kesehatan bahwa pada Agustus 2022 prevalensi stunting sudah berada di angka 2,97 persen. Tentu ini harus menjadi perhatian bersama untuk terus menerus menurunkan kasus stunting sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. “Dan mencegah munculnya kasus stunting baru,” terangnya.
Hadir juga dalam rapat koordinasi penyusunan pelaporan TPPS Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Asisten Administrasi Umum Setda Ninik Susmiati, Kepala Dinas DP3AKB Heru Sugiharto, Ketua Koordinator Satgas Stunting Provinsi Jawa Timur Abdul Fattah Fanani, OPD terkait, serta perwakilan organisasi masyarakat. [*)
