Suarabaya – News PATROLI.COM –
Program Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur era kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak telah memasuki masa akhir pemerintahan periode pertama.
Salah satunya lewat program Jatim Amanah, Pemprov Jatim berkomitmen menuntaskan sisa Guru kategori Prioritas (P1) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023.
Secara Khusus, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengusulkan formasi sejumlah 6.141 di tahun 2023 untuk menyelesaikan sisa pengangkatan P1 tahun 2023. Dari total 6141 dimaksud, sebanyak 5.495 orang akan melaksanakan pemberkasan di awal tahun 2024. Total usulan formasi PPPK Guru Jatim Tahun 2023 terbesar jika dibandingkan dengan Jabar sejumlah 5.155 dan Jateng sejumlah 1.468 formasi.
“Sejak tahun 2021, Pemprov Jatim telah mengangkat 17.044 Guru PPPK. Dengan rincian tahun 2021 sejumlah 9.104, Tahun 2022 sejumlah 2.445 dan sebanyak 5.495 pada tahun 2023, sehingga guru kategori prioritas di Jatim sudah tuntas diselesaikan,” ungkap Khofifah, Jum’at (5/1/2024).
“Pemprov Jatim sudah memfasilitasi semuanya (sisa lolos passing grade), namun karena satu dan lain hal masih kita temui peserta yang enggan melamar” imbuhnya.
Khofifah menambahkan, saat ini “pekerjaan rumah” yang tertera dalam Keputusan Menteri PAN RB No. 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah TA 2023 di Jatim telah tuntas. Hal ini, juga seiring dengan semangat dalam kebijakan nasional pemenuhan kebutuhan guru dan penyelesaian tenaga Non ASN.
“Ikhtiar kami adalah menuntaskan seluruh Guru yang Lolos Passing Grade, semoga ini menjadi jalan amal untuk memberikan kesejahteraan kepada Guru,” harapnya.
Di sisi lain, Khofifah menjelaskan, capaian penerapan Sistem Merit Pemprov Jatim menorehkan kemajuan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari kategori “Baik” menjadi kategori “Sangat baik”. Hal ini, seiring dengan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga Pemprov Jatim terus meningkatkan kualitas sistem administrasi dan manajemen dengan menerapkan prinsip meritokrasi.
