Lapung Utara – NewsPATROLI.COM –
Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (DPC LSM Trinusa) Lampung Utara menyampaikan pernyataan sikap ke Kapolres Lampung Utara terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Polri. Pernyataan sikap tersebut rencananya akan diteruskan ke pimpinan Polri.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPC LSM Trinusa Lampung Utara, Imausah yang akrab disapa Bung Imau, usai audiensi dengan Kapolres Lampung Utara dan jajarannya di depan Markas Polres Lampung Utara, pada Rabu, 18 November 2026.
Imau menilai, jika dugaan itu benar dan dilakukan secara sengaja oleh pihak yang memiliki kewenangan negara, maka persoalan tersebut menyangkut keselamatan kepala negara, kedaulatan pemerintahan, dan keamanan nasional, bukan sekadar pelanggaran etika.
“Jika benar ada oknum dan kelompok tertentu yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, maka ini merupakan persoalan luar biasa serius. Saya menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar. Bagaimana mungkin ada aparat yang seharusnya menjaga negara justru diduga melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan kewibawaan kepala negara,” tegas Imau.
Ia menambahkan, ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar, tetapi dapat muncul dari dalam apabila kewenangan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
“Ketika aparat yang diberi kepercayaan untuk melindungi negara justru diduga melakukan tindakan yang membahayakan kepala negara, maka kepercayaan terhadap institusi negara sedang dipertaruhkan,” ujar Imau.
Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, DPC LSM Trinusa menyampaikan lima tuntutan:
- Mendukung Kapolri segera mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk menelusuri pihak yang diduga terlibat, baik pelaksana maupun pemberi perintah.
- Meminta Polri melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, objektif, dan menyeluruh, tanpa intervensi maupun upaya melindungi pihak tertentu.
- Mendukung penegak hukum mengungkap dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab, tanpa perlakuan istimewa, termasuk terhadap pejabat berpangkat dan berjabatan tinggi.
- Meminta Polri memastikan perlindungan terhadap keamanan komunikasi dan informasi strategis Presiden, sebagai bagian dari keamanan dan kedaulatan negara.
- Mendorong penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ditemukan unsur makar, seluruh pihak yang terlibat harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
Imau menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti pada polemik di ruang publik, tetapi harus dijawab melalui penyelidikan yang kredibel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai institusi negara dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Negara ini berdiri di atas konstitusi dan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang kebal hukum di republik ini,” tegasnya.
“DPC LSM Trinusa Lampung Utara akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab anak bangsa,” tutup Imau.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polri terkait dugaan yang disampaikan tersebut.










