Bojonegoro – News PATROLI.COM –
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menyelenggarakan kegiatan rapat pencegahan Radikalisme dan Terorisme serta konflik sosial melalui wawasan kebangsaan pada Selasa (5/12/2023) malam.
Acara digelar di Hotel Dewarna lantai 3 yang berada di jalan veteran no 55 Bojonegoro Jawa Timur. Hadir dalam acara sebagai nara sumber Fredi Purnomo Anggota DPR Provinsi Jatim Komisi A, Imam Hidayat ketua FKPPI Bojonegoro, Mahmudi ketua Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro, Eddy Supriyanto S.STP,M.PSDM, serta tamu undangan, Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) Kota, PPM, Perguruan Gerak Badan Pencak Margaluyu 151 (ML 151), Pepabri, Hipakat, FKPPI, PPAD, PP Polri, PPAL, Persit, Perip, dan juga Tokoh Masyarakat.
Predi Purnomo dalam sambutannya bertema, Peran pendidikan berwawasan kebangsaan dalam mencegah Radikalisme dan terorisme. Ia mengatakan, “Bahwa Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menangkal potensi radikalisme di perguruan tinggi adalah dengan memanfaatkan ruang pendidikan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wadah untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan, khususnya nilai toleransi di perguruan tinggi”, paparnya.
Masih dengan Predi Puynomo,“Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme adalah dengan meminimalisir penyebab utama terorisme, merevisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjalankan ketentuan hukum serta melakukan kerjasama Internasional dalam menangani kasus”, lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Imam Hidayat ketua FKPPI Bojonegoro dalam sambutannya dengan tema, pembangunan nilai nilai kebangsaan dalam menagkal radikalisme dan terorisme di kabupaten Bojonegoro, “Bahwa Teroris itu tindakannya, sementara Radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju Terorisme.
Radikalisme cenderung menjiwai aksi Terorisme. Paham tersebut bisa berbahaya. Dampaknya bisa merusak nilai agama dan juga nilai nilai Pancasila, oleh sebab itu warga Bojonegoro harus bisa antisipasi mulai dari lingkup Desa, kecamatan dan juga kabupaten”, Pungkasnya.(eko).
